MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sulbar bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP), dalam menerapkan Katalog Elektronik Lokal di lingkup Pemprov Sulbar.
Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Katalog Elektronik Lokal yang digelar di Aula Kantor DPUPR Sulbar, 14-16 November, DPUPR Sulbar ingin penerapan aplikasi tersebut menjawab tantangan layanan pemerintahan di era digital ini.
Fitur yang tersedia dalam e-katalog nantinya dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, dengan kehadiran Katalog Elektronik Lokal.
Kepala DPUPR Sulbar, Rachmad mengatakan, Katalog Elektronik Lokal ini menjadi instrumen baru dalam menciptakan proses pengadan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien. Melalui e-katalog, pembelian barang dan jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah.
“Pada intinya kita ingin keluar dari zona nyaman, kita ingin memperbaiki sistem yang ada dan bagaimana kita berdayakan produk lokal melalui penerapan e-katalog,” kata Rachmad, di Kantor DPUPR Sulbar, Rabu 15 November 2023.
Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, LKPP, Rani Esi Hapsari sangat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan DPUPR Sulbar dalam melaksanakan Bimtek Katalog Elektronik Lokal.
“Sangat kelihatan inisiatifnya dan kemauan belajar peserta sangat tinggi. Banyak diskusi dan pertanyaan untuk mengetahui teknisnya. Semoga kedepannya bisa berjalan lancar di tahun 2024,” ujarnya.
Dalam penerapannya, kata dia, paket atau kegiatan yang biasa melalui proses tender dan penunjukan langsung bisa beralih ke sistem tersebut. Menurutnya, e-Katalog sangat mudah digunakan. Setiap produk yang ingin dibeli sudah terpajang di etalase sebagai fitur dalam e-katalog.
“Tidak kalah penting semua tercatat di sistem. Semua orang bisa ikut mengawasi dan memantau jalannya proses pengadaan barang/jasa di pemerintahan,” ungkapnya.
Beberapa peserta Bimtek terdiri dari seluru bidang pelaksana konstruksi DPUPR Sulbar, Disdikbud, Dinkes, Disperkim, DKP dan Biro Barang dan Jasa.
