Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Sulbar, Kombes Pol Agung Hadi Wijanarko menyampaikan bahwa kegiatan re-credentialing yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dirinya mengatakan, proses re-credentialing merupakan kegiatan penilaian kembali terhadap FKTP mitra BPJS Kesehatan dan untuk memperkuat komitmen FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN.
“Sebagai salah satu FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di kabupaten Mamuju, kami selalu mengikuti ketentuan yang berlaku dan selalu berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada setiap pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” paparnya.
Salah satu ketentuan yang harus segera dilakukan klinik Polda Sulbar dalam memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenkes 34 tahun 2022 adalah akreditasi. Bahwa paling lambat tanggal 31 Desember 2023 klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi. Oleh karena itu, Agung menyebut telah melakukan akreditasi tersebut dalam rangka pemenuhan persyaratan dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
“Kami terus berusaha memperbaiki mutu layanan Program JKN dengan melakukan akreditasi di klinik untuk memenuhi persyaratan dalam Permenkes. Tahun ini kita sudah berproses akreditasi hampir pada semua klinik dibawah Biddokkes Polda Sulbar. Termasuk klinik ini telah diakreditasi pekan lalu, semoga hasilnya paripurna,” sambungnya.
Agung pun menyambut baik kegiatan re-credentialing yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Ia berharap bahwa dengan re-credentialing ini, kualitas pelayanan kesehatan di Klinik Polda Sulbar dapat terus meningkat dan bisa lebih mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Salah satu tantangan kami adalah mendekatkan layanan klinik kepada masyarakat. Karena selama ini kebanyakan klinik kami berada dalam linkungan kepolisian. Sehingga kedepan kami akan mendirikan klinik di dekat masyarakat sehingga lebih dekat kepada masyarakat,” tutupnya. (*)
