MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Pemprov Sulbar bersama enam kabupaten sepakat membangun Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menegaskan bahwa setiap bupati telah menyiapkan lahan seluas lima hektare untuk pembangunan sekolah setingkat SMP di masing-masing kabupaten.
“Rapat dengan enam bupati sudah digelar, dan prinsipnya setiap kabupaten telah menyiapkan lima hektare lahan untuk membangun Sekolah Rakyat dengan jenjang pendidikan SMP. Prioritasnya ada di tingkat kabupaten,” ujar SDK dalam pertemuan di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Senin 24 Maret.
Pemprov Sulbar juga akan mengalokasikan lahan lima hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat setingkat SMA. Menurut SDK, proyek ini akan segera diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos) agar mendapat dukungan penuh.
“Ini adalah upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat ini khusus bagi anak-anak terlantar dan kurang mampu. Mereka akan dibina dalam sistem asrama, dibiayai sepenuhnya, dan mendapatkan pendidikan berkualitas,” tambahnya.
SDK menekankan bahwa lulusan sekolah ini diharapkan menjadi individu terdidik yang mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya. “Pada akhirnya, mereka akan memiliki keterampilan dan pendidikan yang cukup untuk keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegasnya.
Wacana Sekolah Rakyat ini sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto, yang mengusung konsep pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat miskin. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, bahkan menargetkan Sekolah Rakyat, bisa mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026.
“Sekolah Rakyat adalah ide Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin dan memotong mata rantai kemiskinan,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Sekolah ini akan menerapkan sistem asrama, sehingga siswa dari keluarga miskin bisa mendapatkan pendidikan yang lebih terfokus dalam lingkungan yang mendukung. Konsep ini juga memungkinkan orang tua untuk menjenguk anak-anak mereka kapan saja.
Dengan kesepakatan antara Gubernur Sulbar dan para bupati, serta dukungan pemerintah pusat, Sekolah Rakyat di Sulbar diharapkan segera terwujud dan menjadi salah satu solusi konkret dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut. (ajs/*)
