MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Pemprov Sulbar bersama PT PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar, terus berupaya mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen pada 2025.
Dengan angka rasio elektrifikasi saat ini mencapai 97,07 persen, pemerintah dan PLN menghadapi tantangan besar dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang masih belum menikmati listrik.
Dalam sebuah pertemuan yang membahas percepatan rasio elektrifikasi dan pengembangan program listrik desa, berbagai tantangan diungkapkan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Fredy Boy, menyoroti permasalahan listrik di beberapa wilayah Kabupaten Mamasa, terutama di Kecamatan Tabulahan dan Bambang. Ia menyebut akses jalan yang sulit serta status hutan lindung menjadi penghambat utama.
“Kami di DPRD juga akan membahas masalah ini dengan dinas terkait,” ujar Fredy Boy, saat dikonfirmasi atas pertemuan yang dilakukan dengan PLN, pekan kemarin.
Sebagai solusi, PLN menawarkan program Super Sun yang dapat menjadi alternatif bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional. Program ini diharapkan dapat mempercepat upaya elektrifikasi hingga ke dusun-dusun terpencil.
“Super Sun bisa menjadi solusi untuk percepatan elektrifikasi di daerah yang sulit dijangkau,” jelas Fredy Boy.
Selain itu, pemerintah provinsi kini tengah menyelesaikan pendataan kondisi ketenagalistrikan di seluruh wilayah Sulbar.
Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar, Qamaruddin Kamil, menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan PLN menjadi kunci utama.
“Fokus utama pertemuan ini adalah percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan pengembangan program listrik desa guna memastikan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok dusun,” ujarnya.
Sejalan dengan program Presiden Prabowo yang menekankan pembangunan jaringan listrik hingga ke dusun-dusun, pemerintah daerah berupaya mempercepat izin penggunaan hutan lindung. Fredy Boy menegaskan akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan desa untuk mempercepat penyelesaian hambatan regulasi dan infrastruktur.
“Berdasarkan hasil reses yang kami lakukan, masih banyak desa dan dusun di Mamasa yang belum menikmati listrik PLN, terutama karena akses jalan yang sulit,” ungkapnya.
Manajer PT PLN UP2K Sulbar Izbet Alighorky, juga mengakui bahwa sulitnya aksesibilitas dan perizinan kawasan hutan lindung menjadi faktor utama dalam keterlambatan pembangunan jaringan listrik desa.
“Beberapa masyarakat juga menolak penebangan pohon untuk pembangunan infrastruktur listrik,” ungkapnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, sinergi antara pemerintah, PLN, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan target elektrifikasi 100 persen di Sulbar. Tahun 2025 menjadi batas waktu yang diupayakan agar seluruh masyarakat, termasuk di daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan (3T), dapat menikmati listrik yang andal dan aman. (ajs)
