MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulbar hingga 11 Oktober, sudah mencapai Rp 363 miliar atau 70,83 persen dari target Rp 513 miliar. Angka itu mendongkrak total Pendapatan Daerah secara keseluruhan sebesar Rp 1,4 triliun atau 77 persen.
PAD Sulbar terdiri dari Pajak Daerah Rp 295 miliar atau 73,10 persen dari target Rp 403 miliar. Retribusi Daerah Rp 1,8 miliar atau 11,40 persen dari target Rp 16 miliar. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp 8,1 miliar atau 57,58 persen dari target Rp 14,1 miliar dan Lain-lain PAD yang Sah Rp 58 miliar atau 73,80 persen dari target Rp 78 miliar.
Di item Pendapatan Daerah yang lain, juga tercatat Pendapatan Transfer sebesar Rp 1 triliun dari target Rp 1,3 triliun dan Lain Pendapatan yang Sah Rp 486 juta dari target Rp 1,4 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapat Daerah (BPKPR) Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menyampaikan, pendapatan terbanyak Sulbar berasal dari dana transfer daerah sebesar Rp 1 triliun. Lalu disusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 363 miliar.
Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi penyumbang terbesar PAD Sulbar. Objek ini mencatat pendapatan sebesar Rp 81 miliar hingga 11 Oktober.
“Pajak dari BBNKB menyumbang sekitar 88,33 persen atau senilai sekira Rp 81 miliar,” kata Masriadi, saat dikonfirmasi, Senin 14 Oktober.
BPKPD Sulbar pun membuat program penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bea balik nama sebagai upaya mendorong peningkatan pendapatan dari objek pajak tersebut. Kesadaran pajak masyarakat di Indonesia itu masih di angka 48 persen. Di Sulbar baru 21 persen.
“Kita juga buka layanan kas keliling sebagai upaya jemput bola ke masyarakat agar sadar pajak,” ujarnya.
Masriadi menuturkan, capaian PAD Sulbar masih akan terus didorong, agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebelum akhir tahun 2024. “Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan optimalisasi pendapatan daerah ini,” tambahnya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat dan wajib pajak di Sulbar untuk memenuhi kewajiban pajaknya demi mendukung pembangunan daerah. “Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk kemajuan pembangunan Sulawesi Barat,” ujarnya.
