Untuk sisi belanja peningkatan terbesar terjadi pada belanja bantuan dan sosial sebesar 47,87 persen atau senilai Rp5.94 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja bansos digunakan untuk bantuan pendidikan tinggi pada STAIN Majene sebesar Rp5,82 miliar serta bantuan pendidikan dasar dan menengah di lingkup Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp117 juta.
Selanjutnya, belanja barang meningkat 28,39 persen dari Rp1,04 triliun pada November 2022 menjadi Rp1,33 triliun pada November 2023. Peningkatan ini disebabkan karena adanya Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Pasca Gempa – Majerne TA 2022-2023 ( Multi Years Contract) Rp84 91 Pie Pasca Compa Majendan Rekonstr R932.88 Kantor DPRD Provinsi Bat Pekintaan Konsual i Maria Majene sebesar Rp32,88 miliar pada Pelaksanaan Bean Provinsi Sulawesi Barat
Realisasi belanja modal pada November 2023 meningkat 9.64 persen jika dibandingkan dengan November 2022, Peningkatan tersebut terjadi karena adanya pembangunan Bendungan Budong Budang Kabupaten Mamuju Tengah pada SNVT Pembangunan Bendungan Sulawangdong Paket Preservasi Jalan Batis Kabupaten Majene-Mamuju Katukku (MYC SBSN) Dada PJN Wiliyah | Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp83.90 miliar, dem Paket Preservasi Jalan Surumana (Batas Sulawesi Tengah) – Pasangkayu-Baras – Karossa (MYC) pada PJN Wilayah il Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp44,05 miliar.
Sedangkan realisasi belanja pegawai meningkat 6.27 persen dari tahun anggaran sebelumnya karena terdapat penambahan jumlah pegawai, PPPK, dan penambahan pagu belanja pegawai pada beberapa satker.
Untuk belanja Transfer ke Daerah naik 3 persen dibandingkan November 2022. Realisasi TKD yang tumbuh positif, hanya saja menjadi catatan sebab masih ada dua jenis TKD yang belum maksimal, yakni DBH sawit dan Insentif daerah. Sehingga Kanwil DJPb berharap hal itu menjadi perhatian Pemda mengingat dua jenis TKD ini sangat memberi dampak kepada masyarakat.
“Ini bisa mendorong peningkatan aktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Kakanwil. (**)
