POLMAN RADAR SULBAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menyampaikan 22 rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dalam rapat paripurna penyampaian hasil evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polman Tahun Anggaran 2024.
Rekomendasi tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPRD Polman, Jumat lalu. Ketua Pansus LKPj Bupati Polman 2024, Agus Pranoto membacakan 22 poin rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Tahun 2024. Rekomndasi ini memuat sejumlah catatan strategis, khususnya dalam hal manajemen sumber daya dan tata kelola pemerintahan. DPRD mendorong agar Bupati Polman melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kelembagaan perangkat daerah agar lebih relevan dengan kondisi, potensi, serta kepentingan daerah.
Selain itu, rekomendasi juga menyentuh aspek pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan oleh perangkat daerah, sebagai bentuk perbaikan tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel.
“LKPj Bupati Polman tahun 2024 belum sepenuhnya merujuk pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Baik dari segi cakupan, sistematika penyusunan maupun validitas data pendukung,” tegas Agus Pranoto.
Dalam rekomendasi dewan, terkait manajemen sumberdaya dan tata pemerintahan ada enam poin rekomendasi. Sementara pengelolaan keuangan daerah ada enam poin rekomendasi. Sedangkan terhadap penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan ada sepuluh rekomendasi yang ditelorkan dewan.
Salah satu poinnya Pemkab Polman diminta menyusun program kegiatan yang lebih strategis untuk pengembangan SDM khususnya dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan peningkatan layanan kesehatan.
Menenggapi kritikan dan rekomendasi dewan, Wakil Bupati Polman Andi Nursami Masdar, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD Polman. Menurutnya, catatan dan rekomendasi tersebut merupakan saran dan koreksi yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. Ini sebagai wujud nyata kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah.
“Rekomendasi DPRD atas LKPj ini akan menjadi bagian dari komitmen pemerintah Assami kedepan dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih baik dan sesuai harapan masyarakat Polman,” terangnya.
Sementara Ketua DPRD Polman Fahry Fadly mengatakan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemkab Polman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
“Kami tidak hanya memberi catatan, tapi juga mengawal pelaksanaannya,” tegas Fahry.
Rapat paripurna ini menandai babak baru kolaborasi kritis antara DPRD dan Pemkab Polman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (mkb)
