MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Angka prevalensi stunting di Mamuju cukup tinggi, mencapai 30,3 persen, jauh melampaui target nasional yang hanya 14 persen.
Untuk menangani kasus tengkes tersebut, Pemkab Mamuju tak mengorek APBD, namun membebankan pada saku Aparatur Sipil Negara (ASN) setingkat eselon dua dan tiga, para kepala desa dan lurah, serta kepala Puskesmas, dinamai, orang tua asuh stunting.
Angka stunting yang menganga lebar, dua kali lipat dari angka nasional itu, tak ditangani dengan APBD melainkan mengandalkan uang ASN dengan target ambisius, mengintervensi seribu anak per bulan.
Setiap anak asuh stunting dijanjikan asupan gizi tambahan senilai Rp 200 ribu per bulan berupa telur, beras, dan sayuran. Harapannya, dalam enam bulan status gizi anak terdongkrak. “Angka stunting kita 30 persen, makanya kami inisiasi program ini,” kata Sutinah, usai mengunjungi Posyandu Mamuang, Kelurahan Rimuku, Rabu 16 April.
Inisiatif patungan tersebut menuai pertanyaan, apakah benar akan jadi solusi ataukan akan menjadi masalah baru, utamanya bagi ASN yang gajinya juga tak seberapa bahkan boleh jadi kurang untuk menghidupi keluarganya sendiri.
Bagi masyarakat sasaran program, jelas akan senang. Seperti ibu Ratna Maharani, melihat program tersebut sangat membantu.
Pelaksana Promosi Kesehatan Puskesmas Binanga, Margareta, melihat masyarakat sangat antusias. Dia mencatat dari puluhan balita yang diperiksa, terdapat satu kasus kekurangan gizi yang harus dirujuk.
“Dirujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Misalnya pemberian vitamin, makanan, serta biskuit,” ungkap Margareta.
Tantangan sesungguhnya adalah membuktikan bahwa program yang digerakkan oleh dompet pribadi itu mampu bertransformasi menjadi kebijakan yang terstruktur dan berdampak signifikan dalam memerangi stunting di Bumi Manakarra.
Mengingat tahun-tahun sebelumnya, ada alokaikan anggaran khusus penanganan tunting, bahkan tahun 2022 anggaran mencapai Rp1,6 miliar.
Namun demikian, ide Pemkab Mamuju terebut patut apresiai. Selanjutnya masyarakat menanti langkah Pemkab Mamuju untuk memastikan kesehatan anak-anak di Mamuju tidak hanya bergantung pada uluran tangan ASN, namun pada komitmen anggaran dan program berkelanjutan dari pemerintah. (irf/jsm)
