RADARSULBARNEWS

Pemkab Polman Minta BPK Audit Penggunaan Anggaran Perumda Wai Tipalayo

PERUMDA. Kantor Perumda Wai Tipalayo di Jalan DR Ratulangi Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali. Pemkab Polman akan menurunkan BPK RI untuk melakukan audit keuangan Perumda Wai Tipalayo.(arif budianto/radar sulbar)

POLEWALI MANDAR, RADAR SULBAR — Tindaklanjuti desakan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar minta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Barat audit pengelolaan keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Wai Tipalayo.

Permintaan ini disampaikan langsung Bupati Polman Samsul Mahmud saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar pekan lalu. Hal ini diutarakan
Inspektur Inspektorat Polman Ahmad Saifuddin, Selasa 11 Maret.

Ahmad Saifuddin mengatakan secara khusus Bupati Polman meminta agar BPK dapat melakukan audit terhadap Perumda Wai Tipalayo. Bukan hanya itu berbagai persoalan keuangan daerah di Pemkab Polman juga diaudit karena menjadi desakan publik.

“Pak Bupati perintahkan kami melakukan audit ke Perumda Wai Tipalayo tetapi karena BPK RI sedang melakukan audit keuangan Pemkab Polman. Maka BPK merupakan pembina Inspektorat sehingga sebaiknya auditnya ditangani langsung BPK,” jelas Ahmad Saifuddin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa 11 Maret.

Lanjutnya, selain Perumda Wai Tipalayo secara khusus saat silaturrahim dengan Kepala BPK, Bupati Samsul Mahmud juga meminta dilakukan audit secara menyeluruh persoalan keuangan Pemkab Polman. Permintaan ini langsung direspon Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar bahwa pihaknya akan bekerja profesional.

“Kemudian Pak Bupati Samsul Mahmud akan berkunjung ke Kantor BPK RI Perwakilan Sulbar di Mamuju. Agendanya pekan depan untuk membahas lebih lanjut terkait persoalan keuangan di Polman,” tambahnya.

Ahmad Saifuddin mengatakan, yang jadi pertanyaan di Perumda Wai Tipalayo adalah pengelolaan anggaran. Dimana anggaran operasional mencapai Rp. 9 miliar dari total penerimaan pendapatan Rp. 10 miliar. Sehingga jadi tanda tanya digunakan untuk apa saja anggaran operasional tersebut.

“Itu akan dipertanyakan digunakan apa saja itu anggaran operasional Rp 9 miliar. BPK RI Perwakilan Sulbar akan mulai melakukan audit setelah Bupati Polman berkunjung ke Kantor BPK Perwakilan Sulbar di Mamuju,” terang Ahmad Saifuddin.(arf/mkb)

error: Konten dilindungi!!
Exit mobile version