MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Sebanyak 50 orang peserta seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sulbar, kembali mengikuti serangkaian tahapan seleksi, yakni tes wawancara. Tahapan wawancara dilakukan secara virtual.
Mereka bakal bersaing memperebutkan kursi pimpinan di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas. Enam OPD itu adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Biro Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Biro Hukum, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Tahapan seleksi sudah berjalan sejak beberapa pekan lalu. Asesmennya dilaksanakan di BKD Sulsel sebagai mitra pelaksana. Ada 50 partisipan yang mengikuti seleksi untuk enam jabatan yang bakal diisi,” kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, kemarin.
Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menambahkan, pelaksanaan seleksi sudah memasuki tahapan wawancara. Peserta diwawancarai langsung oleh tim seleksi. Setelah wawancara bakal dipilih tiga nama berdasarkan jabatan yang dipilih.
“Tes wawancara dilakikan via zoom. Jumlah peserta yang mengikuti tahap wawancara masih tetap 50 orang. Kita usahakan tahapan ini tuntas hari ini (kemarin),” jelas Bujaeramy.
Hanya saja, kata dia, ia tidak mengetahui materi yang disampaikan Timsel saat tahapan wawancara. “Kita tidak tahu, karena itu domain timsel. BKD hanya melaksanakan fungsi sekretariat yang memfasilitasi timsel dalam melakukan seleksi,” bebernya.
Pelaksanaan seleksi terbuka yang digelar ini dimaksudkan untuk menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pratama di enam OPD. “Selter ini kita laksanakan agar diperoleh calon kepala OPD terbaik yang betul-betul andal dalam memimpin di enam OPD sehingga pencapaian tujuan pembangunan bisa diakselerasi lebih kencang lagi,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintahan di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh sudah terbilang baik. Namun, perlu penyeimbangan agar semua OPD bisa menyelesaikan target-target pemerintahan.
“Speed kita tentu tidak akan mundur, bahkan kita semua bertekad untuk menambah speed dan kualitas, agar masyarakat dapat lebih merasakan kehadiran pemerintah” pungkas Bujaeramy.
Kepala Bidang Mutasi, Abdillah menyampaikan bahwa peserta yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi sebanyak 50 orang. Namun hanya 41 yang mengikuti asesmen. Hal itu karena sembilan orang di antaranya telah memiliki penilaian assesmen yang masih berlaku dan dari lembaga asesmen yang sama.
“Seperti kemarin, semua peserta yang wajib asesmen hadir pada hari kedua ini dan alhamdulillah, pelaksanaan psikotest juga berjalan lancar” tutupnya. (*)
