MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Mamuju mendorong partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
Kepala DPPPA Mamuju Masithah Syam mengatakan, seluruh sektor pembangunan harus bekerja sama dalam menyelesaikan isu-isu ketidaksetaraan gender. Salah satunya dengan melibatkan perempuan dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan.
“Saat ini, banyak isu strategis nasional yang melibatkan perempuan, contohnya soal stunting, perkawinan anak, kematian ibu, kasus kekerasan adalah masalah yanh bersentuhan langsung dengan peranan perempuan,” kata Masithah saat dikonfirmasi, Senin (5/2).
Olehnya, kata Masithah, dalam mengambil kebijakan program pembangunan daerah, perempuan mesti terlibat. Menurutnya gerakan tersebut bisa dimulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dan provinsi.
“Berikan ruang kepada perempuan untuk mengemukakan pendapat, dorong perempuan untuk menyampaikan suaranya, dengan seperti ini akan terbangun kesetaraan gender dalam roda pemerintahan,” sebut Masithah.
Masithah menyampaikan, pihaknya telah melakukan upaya untuk meningkatkan pera perempuan melalui kegiatan sosialisasi, yang sebelumnya telah dilaksanakan di lima kelurahan dan empat desa, yakni Kelurahan Bebanga, Kelurahan Sinyonyoi, Kelurahan Kalukku, Desa Beru-beru, Kelurahan Kalukku, Desa Pokkang, Desa Taan, Kelurahan Galung, Kelurahan Sinyonyoi Selatan dan Desa Orobatu.
“Kami selalu berupaya, untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada perempuan, agar bisa terlibat aktif dalam membantu pemerintah,” sebut Masithah.
