POLMAN, RADARSULBAR NEWS – Bupati Polewali Mandar (Polman) Samsul Mahmud bersama Wakil Bupati Polman Andi Nursami Masdar bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang diadakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual di aula Sipamanda Balitbangren, Selasa 4 Maret.
Dalam Rakor ini dua isu utama yang dibahas adalah strategi pengendalian inflasi dan percepatan sertifikasi halal. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Secara virtual, Menteri Dalam Negeri, Muhamamd Tito Karnavian, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga strategi ekonomi nasional. Dengan mayoritas penduduk dunia yang beragama Islam, sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Namun, ironisnya, Indonesia masih tertinggal dalam produksi dan ekspor produk halal dibandingkan negara-negara non-Muslim seperti Brasil dan India. Survei menunjukkan bahwa 87,2 persen masyarakat Indonesia lebih memilih produk bersertifikat halal, menandakan pentingnya jaminan kehalalan dalam membangun kepercayaan konsumen.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, Haikal Hasan, menyoroti potensi besar industri halal. Nilai pasar produk halal dunia mencapai Rp20.640 triliun pada 2024, namun Indonesia baru menguasai 3,2 persen dari total nilai tersebut.
Beberapa pelaku UMKM telah merasakan manfaat sertifikasi halal, seperti pengusaha keripik singkong dari Jawa Timur yang berhasil menembus pasar Prancis, serta produsen tempe dari Kota Sukabumiyang mengekspor ke delapan negara. Namun, tantangan besar masih ada, seperti banjirnya produk halal impor dari Korea dan China yang menguasai pasar domestik.
Data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menunjukkan, dari 66 juta pelaku usaha di Indonesia, hanya 2,2 juta yang telah memiliki sertifikat halal. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan rumah potong hewan (RPH) bersertifikat halal. Dari 500 RPH di Indonesia, hanya 50% yang memenuhi standar halal.
Pemerintah pun berupaya meningkatkan jumlah tenaga profesional di sektor halal, termasuk menambah 80.000 juru sembelih halal dan meluncurkan program “Satu Desa, Satu Juru Sembelih Halal” bekerja sama dengan Kementerian Desa.
Terkait sertifikat halal, Bupati Polman Samsul Mahmud sangat mendukung program pemerintah agar UMKM memiliki sertifikat halal setiap produk yang dihasilkan utamanya makanan dan minuman. Termasuk kepada pengusaha ayam potong dan rumah potong hewan memiliki sertifikat halal.
“Kedepan berharap pengusaha ayam potong maupun rumah potong hewan sudah mengantongi sertifikasi halal. Karena dengan mengantongi sertifikat halal ini akan menguatkan usaha ayam potong maupun penjualan daging sapi dan kambing lebih terjamin kehalalannya,” singkat Samsul Mahmud.
Selain sertifikasi halal, Rakor ini juga membahas kondisi inflasi nasional. Dalam Rakor ini tergambar Indonesia secara nasional mencatat deflasi sebesar -0,09 persen secara tahunan (YoY) pada Januari 2025. Deflasi ini disebabkan oleh efisiensi pasar dan stabilisasi harga, bukan penurunan daya beli masyarakat. (mkb)
