MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Debat Publik Kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulbar 2024, sukses digelar, di Ballroom Grand Maleo Hotel and Convention Mamuju, Rabu malam, 13 November. Empat pasangan calon (Paslon) tampak tanpa beban sampaikan argumen.
Debat publik kedua yang di moderator Zainal Arifin Mochtar dan Indry Wijaya, ini, mengusung tema Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi. Masing-masing calon memiliki strategi dan cara jitu memperbaiki tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang selama ini masih diselimuti berbagai persoalan.
Paslon 01 AIM-PAS berkeinginan meningkatkan daya saing aparatur negara dengan rutin membuat pelatihan dan pendidikan bagi setiap aaparatur. Menurutnya, setiap pemimpin harus ikut mendampingi setiap aparaturnya, sehingga mereka bekerja maksimal.
“Sehingga apa yang kita ingin capai bisa dicapai dengan baik. Kedepan cara bekerja mereka juga bisa bagus. Kita sebagai pemimpin harus selalu bagaimana menjaga selalu dekat dengan semua aparatur sehingga bisa bekerja maksimal,” ungkapnya.
Paslon 02 ABM-Arwan mengaku, telah melakukan segala upaya dalam meningkatkan pelayanan publik. Saat ini Pemprov Sulbar telah menjalankan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika dirinya terpilih kembali, ABM ingin melanjutkan dan memaksimalkan apa yang sudah ada.
“Inovasi yang juga kita akan lakukan adalah membuat digitalisasi sistem informasi, yang namanya Respon Marasa. Merespon semua keluhan dan masukan informasi yang ada di masyarakat. Kualifikasi dan kompetensi harus diukur,” ujarnya.
ABM-Arwan menginginkan penataan organisasi dan SDM serta pengawasan yang terus-menerus. ABM-Arwan ingin melanjutkan apa yang sudah ada.
Paslon 03, SDK-JSM ingin mewujudkan birokrasi yang maju dan melayani. Di bidang tata kelola pemerintahan, pasangan ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik. Selain itu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta menciptakan APBD yang efektif dan efisien. Pro rakyat dan belanja yang tetap sasaran.
“Kami memimpin dengan melayani dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan bebas korupsi serta kolusi. Kami memastikan kepastian hukum bagi warga negara dan pelaku usaha,” bebernya.
SDK juga berjanji bakal menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, agar proyek nasional bisa masuk di Sulbar. “Kami juga mendukung penuh program Presiden RI Prabowo-Gibran. Kami akan melakukan langkah meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik,” tuturnya.
