MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Sepanjang 2023, layanan Ombudsman Perwakilan RI (ORI) Sulbar telah diakses 435 masyarakat.
Layanan itu meliputi konsultasi sebanyak 285, laporan masyarakat 133, tembusan 11 dan Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) 6.
Persoalan di pemerintah desa masih menjadi hal utama yang kerap dilaporkan di ORI Sulbar.
Persentasenya mencapai 26 persen. Sedangkan sektor pendidikan 15 persen, kepegawaian 12 persen, pertanian 12 persen dan administrasi dan kependudukan 8 persen.
Laporan masyarakat yang masuk paling banyak menyangkut maladministrasi seperti, ketidakpatuhan, tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, barang dan jasa dan penyimpangan prosedur.
“Isu pedesaan masih sama dengan tiga tahun terakhir. Isu pedesaan di Sulbar masih menjadi substansi yang tinggi,” kata Plt Kepala ORI Sulbar, Ismu Iskandar, Jumat 19 Januari.
Kondisi ini, kata dia, mengharuskan kegiatan jemput bola melakukan pelayanan langsung di tingkat desa. Kegiatan itu pun diharap bisa lebih diperbanyak di tahun ini.
“Pada prinsipnya (yang dilaporkan) itu yang mengancam hak asasi, hak hidup, hak keselamatan, hak mendapat pendidikan, hak mendapatkan ekonomi dan lain-lain,” bebernya.
