Sebenarnya, lanjut Tjahjo, belanja TKD per November 2023 naik 3 persen dibandingkan November 2022. Sehingga akan lebih optimal realisasi belanja jika dua jenis TKD tersebut, yakni DBH Sawit dan Insentif Daerah dapat lebih cepat direalisasikan, dengan begitu pula lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Semoga Desember ini sudah terkejar, ini sangat memberi manfaat untuk masyarakat Sulbar” pungkasnya.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sulbar, Bekti Wicaksono menambahkan, DBH Sawit menyasar enam kabupaten meskipun tidak semua Pemda di Sulbar merupakan daerah pengelola sawit. Untuk program yang dikerjakan dapat dicek di masing masing Pemda yang mengelola DBH Sawit, mengenai peruntukannya itu telah diatur dalam PMK 91 Tahun 2023, tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit.
“80 persen digunakan infrastruktur, mengurangi kerusakan jalan,” pungkasnya. (**)
