BEBERAPA orang berbincang tentang berbagai hal. Duduk santai di bawah pohon di pinggir pantai menikmati angin laut untuk mengurangi kegerahan lantaran suhu panas. Tak perlu heran melihat mereka yang hanya pakai singlet, tapi sesama mereka sudah biasa.
Oleh: M Danial
Kumpul bersama itu ibarat forum berbagi informasi sesama warga. Berlangsung santai disertai canda dan tawa, kerap saling ledek. Kadang disertai main domino. Boleh dibilang forum barum-barung (bale-bale, bahasa Mandar) karena tempatnya di barum-barung.
Di antara mereka merupakan pendukung atau simpatisan parpol peserta pemilu 2024. Tak heran mengemuka perbincangan soal politik ala orang desa.
Saya mencoba mendekat dan menyimak perbincangan mereka. Sempat diajak mendekat (bergabung), tapi saya membatasi diri menjadi pendengar saja. Topik yang sedang mereka perbincangkan mengenai caleg (calon anggota legislatif) dan praktik bagi-bagi (uang) sebelum pemilu. Jelasnya soal money politic yang seolah sudah menjadi kelaziman, bahkan keniscayaan setiap kontestasi elektoral di negeri kita.
Praktik money politic atau politik uang tidak hanya terjadi pada pemilu legislatif, Pilpres dan Pilkada. Terjadi pula di Pilkades (pemilihan kepala desa), malah sudah merembes ke Pilkadus (pemilihan kepala dusun) atau Pilkaling (pemilihan kepala lingkungan). Istilah -serangan fajar- dan -nomer piro, wani piro- (nomor berapa berani berapa) sudah menjadi rahasia umum sebagai kalimat sakti jual-beli suara sebelum pemilihan.
Diketahui, money politic adalah upaya mempengaruhi pemilih dengan imbalan berupa uang atau barang. Tidak berlebihan menyebut praktik money politic adalah bentuk pemberangusan hak politik orang lain untuk memilih yang bukan pilihannya.
Fenomena itu dilakukan kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu pada pemilu legislatif, DPD, Pilpres atau Pilkada. Pemberian tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga berupa sembako atau barang lain seperti pakaian yang diberi label nama calon berikut pesan-pesan politik.
Money politic sudah menjadi rahasia umum sebagai senjata para elite politik untuk memeroleh suara dan memenangkan kontestasi elektoral. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang berpikir pragmatis dan beranggapan pemilu adalah kepentingan elit politik semata. Tidak berpikir soal kemampuan, kualitas dan kompetensi, visi misi dan program calon agar kehidupan rakyat menjadi lebih baik.
