MAMUJU, RADARSULBAR NEWS — Puluhan kelompok nelayan di Mamuju masih terus menanti kejelasan bantuan alat tangkap yang dijanjikan dalam program Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju.
Bantuan senilai Rp1,5 miliar yang bersumber dari APBD Mamuju tahun 2025 itu, sedianya menyasar tiga sektor strategis seperti penangkapan, budidaya ikan air tawar, dan budidaya ikan air payau. Namun hingga pertengahan Juli, belum ada satu pun bantuan yang disalurkan kepada kelompok penerima manfaat.
Sekretaris DKP Mamuju, Sudir mengaku, program tersebut memang belum menyentuh masyarakat. “Belum ada yang disalurkan, karena sistem belanjanya lewat katalog. Saat ini masih pada tahap pengelolaan administrasi, baru cair 10 persen,” kata Sudir, Kamis 17 Juli.
Bantuan paling dominan diarahkan pada sektor penangkapan, berupa pengadaan mesin katinting beragam kapasitas, dan alat tangkap lainnya seperti pukat. Target penerimanya sebanyak 95 kelompok nelayan yang tersebar di pesisir Mamuju.
Proses penyaluran diperkirakan baru bisa dilakukan paling cepat Oktober. “Kalau kelompoknya sudah terverifikasi, tinggal penyaluran. Tapi memang masih dalam proses. Kami juga hati-hati, jangan sampai ada yang fiktif. Dulu sempat ada selisih harga, jadi kami kembalikan,” terang Sudir.
Menurut data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju per 30 April 2025, realisasi belanja DKP masih nol rupiah, dengan capaian fisik juga nol persen. Padahal program ini termasuk sektor yang dinyatakan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir.
Sudir menyebutkan, verifikasi kelompok penerima masih berjalan. Namun ia belum bisa menyampaikan jumlah pastinya, hanya menyebut “puluhan kelompok” yang sudah masuk daftar. Ia berharap, masyarakat nelayan bisa bersabar menunggu proses ini rampung. “Banyak prosedur yang harus dilalui. Kami pastikan bantuan ini tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan dengan baik nanti,” ujarnya.
Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Sugianto, menyoroti iklim birokrasi yang menurutnya makin lesu akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. “Kondisi ini bukan hanya di DKP, hampir setiap tahun kejadian seperti ini juga terjadi di OPD lain, terutama kegiatan fisik,” ujar Sugianto.
Ia menyebut, situasi ini berpotensi melahirkan banyak proyek yang diluncurkan di akhir tahun, dan berujung pada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Karena itu, Sugianto mendesak Bupati Mamuju melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD terkait. “Masalahnya berulang. Proses lelang yang selalu terlambat, dan perencanaan yang tidak matang. Akhirnya nanti semua sibuk urus pencairan menjelang akhir tahun anggaran,” pungkasnya.(irf/jsm)
