*
POLMAN, RADAR SULBAR — Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2024 di Komisi I DPRD Polewali Mandar (Polman) menghadirkan Kepala Satpol PP, Arifin Halim bersama jajarannya, Senin 5 Mei.
Dalam rapat ini dimanfatkan Kasatpol PP Polman, Arifin Halim, untuk curhat menyampaikan unek-uneknya secara terbuka di hadapan Ketua Komisi I, Rahmadi Anwar dan anggota Komisi I.
Dalam forum resmi itu, Arifin Halim membeberkan kondisi lapangan yang menurutnya sangat berat, terutama karena keterbatasan anggaran. Menurutnya anggaran yang diperuntukan Satpol PP tidak sebanding dengan beban tugas yang semakin kompleks.
“Kami butuh logistik, petugas juga butuh makan. Tapi anggaran sudah sangat menipis. Tunjangan kinerja (Tukin) tahun ini kosong total, tahun depan belum ada kejelasan,” ujar Arifin Halim.
Ia mencontohkan, kegiatan demonstrasi yang harus diamankan meningkat signifikan.
“Dari perencanaan hanya tiga kali sebulan, tapi realisasinya bisa sampai tujuh kali. Itu semua tetap kami tangani, meskipun tanpa tambahan biaya operasional,” bebernya.
Selain pengamanan unjuk rasa, Arifin Halim menyebut Satpol PP juga terlibat dalam berbagai kegiatan lain. Seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL), patroli malam, hingga penutupan toko ritel modern. Ia menegaskan semua itu dilakukan tanpa dana operasional khusus.
“Kami bekerja karena pengabdian. Tapi negara seharusnya hadir, jangan biarkan kami terus bekerja dengan tangan kosong,” keluhnya.
Saat ini, kata Arifin Halim, Satpol PP Polman memiliki sekitar 150 tenaga honorer dengan pendapatan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Keterbatasan fasilitas juga menjadi masalah, termasuk belum adanya mobil dinas khusus untuk operasional lapangan.
Keluhan tersebut mendapat respons dari anggota Komisi I DPRD, Ilham menyoroti pentingnya konsistensi antara perencanaan dan realisasi dalam laporan kinerja OPD.
“Kalau kegiatan-kegiatan itu tidak ada dalam perencanaan, maka hanya menjadi keluhan semata. Perlu ada evaluasi, termasuk dalam penanganan anak muda yang mengisap lem. Kalau mau ditertibkan, berikan juga ruang ekspresi dan edukasi,” ujar legislato PPP ini.
Ketua Komisi I DPRD Polman Rahmadi Anwar mengapresiasi kinerja Satpol PP yang tetap berjalan meski dengan keterbatasan. Ia juga meminta kejelasan langkah penertiban bangunan ilegal, termasuk bangunan besar yang disebut berdiri di lokasi yang tidak sesuai aturan.
“Pembahasan LKPJ kali ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi kondisi riil di lapangan. Serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan OPD teknis seperti Satpol PP agar penegakan aturan berjalan maksimal di tengah keterbatasan,” tadas legislator PDIP ini. (arf/mkb)
