POLMAN, RADAR SULBAR — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) daerah pemilihan (Dapil) Ajbar Abd Kadir siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) untuk perjuangkan perbaikan infrastruktur jalan. Termasuk akses jalan ke tiga desa di Kecamatan Tutar yani Ratte, Besoangin dan Besoangin Utara serta akses jalan ke Desa Lenggo Kecamatan Bulo.
Hal ini menyikapi buruknya akses jalan ke tiga desa terisolir Ratte, Besoangin dan Besoangin Utara Kecamatan Tutar serta Desa Lenggo Kecamatan Bulo. Dimana setiap ada warga sakit selalu ditandu karena mobil ambulance tak bisa melewati daerah tersebut.
Kendala selama ini karena status jalan tersebut masih masuk dalam kawasan hutan lindung.
Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar Abd Kadir mengatakan, perbaikan akses jalan ke daerah yang masih terbelakang perlu dikawal secara bersama-sama.
“Saya dapat Informasi hampir 20 kilometer jalan dari Bulo ke Lenggo separuhnya sudah keluar dari kawasan hutan lindung. Mulai dari ujung jalan dari Bulo sampai ke jembatan gantung Lenggo. Sehingga anggarannya sudah bisa disupport dari APBD kabupaten. Sementara dari jembatan gantung hingga ke Lenggo masih berstatus kawasan sehingga siap berkolaborasi mengurus ke pusat untuk dilepas statusnya,” jelas Ajbar saat dikonfirmasi, Sabtu 8 Maret.
Sebelumnya akses jalan ini masuk kawasan hutan sehingga saat dikerjakan oleh pemerintah daerah beberapa tahun lalu. Proyek jalan ke Lenggo sempat berurusan dengan penegak hukum, bahkan alat berat kontraktor sempat disita karena terkendala izin terkait kawasan hutan.
Ajbar meminta ke Pemkab Polman memberikan data akses jalan yang masih masuk dalam kawasan hutan. Pimpinan Badan Pengangaran MPR RI ini akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk pembebasan lahan agar dapat dibangun akses jalan masyarakat ke Desa Lenggo.
Kemudian untuk jalan ke Ratte, Besoangin dan Besoangin Utara pihaknya minta data ke pemkab terkait jalan masuk kawasan.
“Saya minta ke PUPR dibuatkan data base berapa kilometer jalan tersebut. Berapa hektare yang bisa dilepas untuk dibangun infrastrukturya minimal perbaikan jalan beton atau minimal pengerasan dahulu,” tandasnya.
Terpenting kendaraan roda empat bisa masuk ke desa tersebut karena saat ini itu kendala utama. (mkb)
