MAJENE, RADARSULBAR NEWS – Pemerintah Kabupaten Majene belum melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) hari ini, Senin 6 Januari. Hal itu karena Pemkab Majene masih menunggu petunjuk teknis (juknis) penerapannya.
“Makan bergizi gratis belum dilaksanakan karena belum ada instruksi formal, kita masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Majene Misbahudin saat dikonfirmasi, Senin 6 Januari.
Menurutnya jadwal pelaksanaan program bantuan makan bergizi gratis hingga saat ini belum diterima.
“Pentunjuk teknis terkait pelaksanaan pemberian bantuan makan bergizi gratis belum kami terima,” ujar Misbahuddin, Senin 6 Januari saat ditemui.
Tetapi menurut Misbahuddin, ada dua sekolah yang pernah melaksanakan uji coba makanan bergizi gratis yakni SDN 2 Kampung Baru dan SMPN 2 Majene.
“Dua sekolah pernah mengadakan ujicoba makan bergizi gratis kepada ratusan siswa, Tetapi pelaksanaan secara keseluruhan di semua sekolah belum dilakukan menunggu juknis,” ungkap Misbahuddin.
Lanjut Misbahudin jika nanti juknis dan jadwal sudah ada diterima dari pemerintah pusat melalui Badan Ketahanan Pangan. Disdikpora Kabupaten Majene siap melaksanakan program makan bergizi gratis.
Ia berharap, semoga program makan bergizi gratis betul betul bisa membantu masyarakat untuk memberikan asupan gizi kepada anaknya. Semoga dengan adanya program ini anak bisa terhindar dari stunting.
Sementara itu disejumlah wilayah di Indonesia telah melaksanakan program makan bergizi gratis yang merupakan program andalan pemerintahan Presiden Prabowo yang resmi dimulai Senin 6 Januari di 26 provinsi.
Program MBG merupakan program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program ini diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi, Senin 6 Januari.
“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu 5 Januari.
