JAKARTA, RADARSULBAR NEWS – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat kepolisian harus berani turun tangan untuk menanggapi laporan ketidaknetralan aparat pemerintah, termasuk yang dilakukan para penyelenggara negara.
“Bawaslu perlu lakukan penegasan atas pelanggaran yang dilakukan, meskipun mereka tidak bisa menindak karena bukan lembaga penegak hukum, tetapi setidaknya menyampaikan statement pengawasan agar diketahui publik jika keluarga Presiden sudah sewenang dalam mengemban amanah sebagai pejabat publik yang semestinya tidak mengekspresikan sokongan politik praktis secara vulgar,” ungkap Dedi.
Salah satu kasus yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi dan dianggap terlalu vulgar adalah dukungan Wali kota Medan, Bobby Nasution. Aksi menantu Jokowi dalam mendukung pasangan iparnya, Prabowo-Gibran Rakabuming harus disorot.
Diketahui, pada laman sosial media ya, Bobby kerap kali hadir dalam acara mendukung Paslon 02 dan baru-baru ini berjoget gemoy bersama istrinya.
“Fenomena ini merupakan simbol buruknya penegakan hukum kepemiluan, dan tentu lebih banyak lagi kemungkinan terjadi. Sebagai pejabat negara, Bobby harus netral, namun nyatanya memihak,” jelasnya.
“Regulasi untuk netralitas ASN sudah ada, tetapi minim penegakan, dan masalah terbesar ada pada pimpinan mereka, seperti yang terjadi di Kota Medan, dipastikan ASN Kota Medan akan jadi mesin politik kandidat tertentu,” ungkap Dedi.
Di tengah maraknya pelanggaran netralitas ASN, Dedi menggugah kepolisian untuk menjalankan tugasnya. “Kehendak netralitas itu seharusnya ada pada kepolisian, jika mereka mau sedikit berupaya, maka kepala daerah sekalipun tidak berani macam-macam,” sebut dia.