Zubair juga menyampaikan KPK sudah menegaskan belum ada SP3 yang diterbitkan terkait dengan kasus dugaan korupsi di Polman.
“KPK sudah tegaskan tidak ada SP3 di KPK. Tapi saya tegaskan ke KPK saya tidak puas dengan janji itu karena itu bukan jaminan dan minta yang terlibat itu segera ditangkap,” tandasnya.
Ia juga menyampaikan, selain masalah gratifikasi pihaknya juga melaporkan beberapa kasus. Diantaranya dugaan korupsi rental kendaraan dinas, lampu jalan dan kasus terbaru yakni dugaan korupsi tahun 2023 melibatkan banyak Kepala OPD di Polman. Mulai dugaan belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja modal.
“Semua Kepala OPD yang terlibat tadi secara resmi kami sudah sampaikan laporannya dan sudah menyerahkan bukti-bukti yang kami kumpulkan,” terang Zubair.
Lanjutnya, yang paling pertama dia laporkan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Polman yang diduga banyak terlibat dalam pengelolaan keuangan.
Aksi unjukrasa di depan Gedung KPK RI kembali akan digelar Jumat pekan depan. Berdasarkan informasi yang dihimpun KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik-43/01/02/2020 tertanggal 14 Februari 2020 terkait dugaan gratifikasi tahun 2016 – 2017. (*)
REPORTER : ARIF BUDIANTO
EDITOR : AMRI MAKKARUBA
