MAJENE, RADAR SULBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan ini setelah DPRD dan Pemkab Majene telah mencapai kesepakatan dalam rapat paripurna, Jumat 11 Juli.
Sebelum disepakati bersama, dilakukan pembahasan laporan Badan Anggaran DPRD, pendapat fraksi-fraksi terkait rancangan peraturan daerah (ranperda) pertanggungjawaban APBD 2024. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan bersama dan penyampaian pendapat akhir Bupati Majene. Setelah proses tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara sebagai bukti persetujuan bersama.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Majene juga menyerahkan naskah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan 2025. Termasuk perubahan prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara (PAS) tahun anggaran 2025.
Dalam kesempatan ini, Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele memberikan penjelasan rinci mengenai naskah tersebut kepada seluruh anggota DPRD Majene.
“Kesepakatan ini menandai komitmen bersama antara Pemkab Majene dan DPRD Majene dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Andi Achmad Syukri.
Ia berharap dengan disahkannya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan langkah awal pembahasan perubahan anggaran 2025 ini, pembangunan di Kabupaten Majene akan terus berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dengan tercapainya kesepakatan ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Majene akan terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Rapat paripurna DPRD Majene ini selain dihadiri Bupati Majene, Andi Achmad Syukri, juga hadir Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta seluruh anggota DPRD, Sekda Majene, Ardiansyah, perwakilan Dandim 1401/Majene, Kapolres Majene, Kejari Majene, dan para pejabat pemerintahan lainnya. (rur/mkb)
