POLMAN RADAR SULBAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar terus mengakselerasi langkah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Pemkab Polman tahun 2025 menargetkan indeks reformasi birokrasi predikat A atau memusakan. Setelah tahun 2024 indeks reformasi birokrasi Polman berada di angka 72,33 atau peringkat BB. Capaian ini meningkat dibanding tahun 2023 lalu yang hanya meraih angka 67,34 atau peringkat B.
Untuk mewujudkan peningkatan kualitas reformasi birokrasi target predikat A, Pemkab Polman mengelar rapat di Aula Balitbangren, Rabu 25 Juni. Rapat dipimpin Wakil Bupati Polman Andi Nursami Masdar, dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Ahmad Saifuddin, Plt. Asisten Administrasi Umum I Nengah Tri Sumadana, pimpinan OPD, dan kepala satuan kerja terkait.
Wakil Bupati Polman Andi Nursami Masdar menekankan pentingnya perbaikan yang efektif dan berkelanjutan. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk mereview dan mengidentifikasi rekomendasi Kementerian PAN-RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrsi tahun 2024. Kemudian memetakan permasalahan serta kendala penyelenggaraan reformasi birokrasi. Menyusun roadmap dan rencana aksi reformasi birokrasi 2025 yang terukur, sistematis, dan berdampak meningkatkan kolaborasi serta sinergi lintas perangkat daerah. Selain itu memaksimalkan peran Inspektorat dalam evaluasi dan pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Harapan kita tahun 2025 bisa meraih peringkat A. Saya rasa kita mampu jika bekerja dengan baik. Reformasi birokrasi adalah strategi utama yang menyentuh seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Andi Nursami.
Sementara Plt. Asisten Administrasi Umum, I Nengah Tri Sumadana memaparkan indikator evaluasi RB yang kini selaras dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025–2030.
“Visi tata kelola pemerintahan yang bersih kini berada di misi pertama RPJMD. Komitmen ini ditunjukkan dengan penempatan indeks reformasi birokrasi sebagai indikator utama peningkatan integritas dan kualitas layanan publik,” jelas I Nengah.
Rapat ini juga menyoroti adanya pergeseran indikator reformasi birokrasi nasional. Keberhasilan RB ke depan tidak hanya diukur dari aspek administratif, tapi juga dari dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, pengendalian inflasi, serta penggunaan produk dalam negeri. (mkb)
