MAJENE, RADAR SULBAR — Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Majene tahun ini mengalami kenaikan. Jika sebelumnya IPS Majene kategori kurang, kini predikatnya naik menjadi kategori baik.
Wakil Bupati Majene Andi Ritamariani mengungkapkan hal ini saat membuka pembinaan statistik sektoral yang diadakan Badan Pusat Statistik (BPS), di ruang pola Kantor Bupati Majene, Kamis 22 Mei.
Menurutnya Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku dua sampel OPD yang telah berhasil meningkatkan nilai IPS Majene yang sebelumnya bernilai 1.04 dengan predikat kurang menjadi 2.76 dengan predikat baik dalam penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2025.
“Keberhasilan ini tentu tidak lepas juga dari peran BPS yang senantiasa aktif dalam menjalankan perannya sebagai pembina data sektoral. Saya berpesan kepada kita semua untuk tidak berpuas diri dengan capaian ini, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan demi terwujudnya tata kelola statistik sektoral yang handal,” ungkapnya.
Kata dia, kebutuhan akan data statistik sebagai dasar kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sudah kita pahami bersama, data statistik memegang peranan penting dalam setiap tahapan pembangunan, data statistik digunakan sebagai dasar informasi dalam perencanaan, sebagai panduan dalam pelaksanan, sebagai indikator keberhasilan dalam evaluasi dan sebagai panduan penentu capaian dalam pengendalian pembangunan.
Kebutuhan akan data statistik juga sangat beragam sehingga kita tidak bisa hanya menggantungkan tanggungjawab penyediaan data kepada BPS yang bertugas menyediakan statistik dasar yang bersifat luas, lintas sektoral, berskala nasional dan bersifat makro. dalam pelaksanaan pembangunan daerah kita juga memerlukan data statistik yang bersifat sektoral, dimana pemanfaatannya spesifik sesuai kebutuhan daerah, disinilah peran bapak ibu hadirin sekalian sebagai produsen data untuk menyediakan data statisttik sektoral yang berkualitas.
Kepala BPS Majene Dinas Srikandi mengatakan, saat ini, penyelenggaraan statistik tidak lagi bisa dilakukan secara parsial.
“Kita dituntut untuk mampu menghadirkan data yang akurat, relevan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui proses ini pula, kami di BPS ingin memperkuat kolaborasi dengan seluruh instansi pemerintah daerah sebagai produsen data sektoral, agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan daerah.,” ujarnya.
Kegiatan hari ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut pelaksanaan EPSS yang menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kematangan statistik di daerah, termasuk indeks pembangunan statistik sektoral.
“Melalui pembinaan ini akan terbangun kesadaran kolektif bahwa statistik bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi merupakan tanggung jawab bersama,” tandasnya. (rur/mkb)
