MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju menyoroti kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju, yang dinilai gagal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
DPRD mendesak agar kinerja perusahaan milik daerah (Perumda) tersebut segera dievaluasi secara menyeluruh.
Sorotan tajam ini disampaikan oleh anggota DPRD Mamuju, Sugianto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Sidang Paripurna Gedung DPRD Mamuju.
“Menurut saya, perbaikan dan peningkatan layanan air bersih kepada masyarakat tidak akan pernah terwujud jika pemerintah tidak segera turun tangan dan melakukan intervensi. Kondisi tata kelola air bersih di PDAM Tirta Manakarra saat ini sangat tidak sehat,” tegas Sugianto, Kamis, 6 Maret.
Sugianto mengungkapkan bahwa kondisi “tidak sehat” yang dialami PDAM mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen hingga instalasi air yang perlu ditingkatkan secara signifikan. “Hal ini diakui sendiri oleh Plt. Direktur PDAM beserta jajarannya, termasuk kalangan pengawas,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Sugianto menilai bahwa kehadiran dan keterlibatan pemerintah secara langsung sangat krusial untuk memperbaiki dan memaksimalkan kualitas layanan air bersih kepada masyarakat. “Tanpa kehadiran dan intervensi pemerintah secara langsung, jangan harap layanan PDAM ini bisa membaik,” pungkasnya.
Sejak pipa PDAM mengalami kerusakan parah akibat banjir dan longsor yang melanda Mamuju pada Minggu, 26 Januari lalu, hingga kini masih terdapat sarana dan prasarana jaringan pipa transmisi utama yang rusak di dua titik, yaitu Salu Lalang satu dan Salu Lalang dua (Kali Mamuju).
Plt. Direktur PDAM Tirta Manakarra Mamuju, Jauhariah Andi Syafruddin, menjelaskan bahwa kedua jaringan pipa tersebut merupakan penyedia utama air bersih untuk instalasi pipa dalam kota.
“Termasuk pipa So’do, pipa Katapi 1 dan Katapi 2, berdampak luas di wilayah selatan, sebagian Karema Remuku, dan seluruh wilayah tengah kota, yaitu Kelurahan Binanya dan Mamunyu serta Pulau Karampuang, khususnya wilayah Desa Bambu, Kalubibing, dan Polda, sama sekali air belum mengalir,” ungkapnya.
Jauhariah menambahkan bahwa akses jalan menuju sumber air masih tertutup tanah longsor. Pihaknya telah menyewa alat berat untuk membuka kembali akses tersebut, namun proses perbaikan belum dapat dilakukan. “Waktu yang ditargetkan untuk menyelesaikan perbaikan ini adalah hingga akhir bulan ini,” pungkasnya. (irf/*)
