POLMAN, RADARSULBAR NEWS — Sepekan pekan setelah kebijakan Pemkab Polewali Mandar (Polman) melakukan penjagaan sejumlah titik yang sering digunakan warga membuang sampah. DPRD Polewali Mandar mengelar rapat dengan pendapat (RDP) evaluasi pengawasan sampah, Selasa 25 Februari.
Dalam RDP yang diadakan di ruang aspirasi ini, sejumlah hasil pengawasan dan kendala yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penerapan Perda Penanganan Sampah. Salah satunya Satpol PP minta dukungan anggaran dan sarana prasarana (Sapras) pendukung dalam menjalankan tugas menjaga titik titik pengawasan sampah.
Kepala Bidang Perundang-undangan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Satpol PP Polman Andi Putra Iip saat diminta memberikan paparan terkait kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugas pengawasan sampah selama dua pekan terakhir.
Andi Putra Iip mengatakan, kendala yang dialami oleh petugas dalam menjalankan pengawasan yakni kurangnya sarana pendukung seperti tenda, meja, kursi dan pos jaga.
“Pengawasan selama 14 jam secara terus menerus menguras energi dan menggangu kesehatan. Dibutuhkan asupan suplemen agar tetap fit dalam melaksanakan tugas pengawasan,” jelas Andi Putra Iip.
Mantan Kasubag Protokol Humas Pemkab Polman ini menambahkan sudah ada trend positif selama pengawasan dilakukan. Semua titik yang dijaga tidak adalagi masyarakat yang membuang sampah.
“Titik yang sudah dijaga sudah bersih dari sampah tapi ada titik baru yang menjadi oknum masyarakat membuang sampah lagi,” terang Andi Putra Iip.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengakuan masyarakat yang didapati membuang sampah 60 persen sampah berasal dari perumahan. Kemudian 25 persen dari pelaku usaha ayam potong dan UMKM lainnya. Sementara selebihnya masyarakat umum.
RDP terkait evaluasi penanganan sampah ini dipimpin oleh Ketua DPRD Polman Fahry Fadly, didampingi Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin dihadiri anggota DPRD Polman Muliadi dan Agus Pranoto. Sementara jajaran eksekutif dihadiri Asisten II Ekbang Polman Arifin Yambas, Kepala Dinas PUPR Polman Husain Ismail, Kepala Dinas LHK Polman Muhammad Jumadil, Camat Wonomulyo Samiaji dan beberapa lurah.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangungan Arifin Yambas meminta agar seluruh ASN menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah.
“ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengelola sampah ” ujar Arifin Yambas.
Kepala Dinas LHK Polman Moh Jumadil Tappawali menyampaikan, Satpol PP yang sudah berjuang di lapangan banyak cerita seru selama melakukan penjagaan dalam rangka penegakan perda penanganan sampah.
“Terjadi titik-titik baru diluar penjagaan seperti di jalan Kartini terdapat beberapa titik baru pembuangan sampah,” terang Jumadil.
Ia optimis kondisi pembuangan dapat berjalan dengan normal. Pihaknya akan terus berupaya mengedukasi masyarakat mengurangi penggunaan sampah.
Sementara itu, Ketua DPRD Fahry Fadly menyampaikan upaya yang didukung oleh Satpol PP memang harus di dukung oleh anggaran. Karena tugas Satpol PP adalah penegakan Perda dan dapat membantu edukasi masyarakat dalam mengelola sampah.
“Langkah-langkah Satpol PP dalam pengawasan sampah ini perlu disupport anggaran agar Satpol PP dapat bekerja lebih baik lagi,” terang Farhry Fadly.
Lanjut Fahry, penjagaan akan terus berjalan dan meminta agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Tetapi dapat membuang sampah di kontainer sampah yang disiapkan DLHK. (arf/mkb)
