MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Pimpinan definitif dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Mamuju belum juga ditetapkan. Anggota DPRD Mamuju, Sugianto menilai hal tersebut bedampak pada sejumlah agenda di DPRD Mamuju, termasuk pembahasan Rancangan APBD 2025.
“Kalau pembahasan RAPBD terlambat, pelaksanaan pembangunan daerah dan realisasi anggaran bisa tidak maksimal,” kata Sugianto, saat dikonfirmasi, Rabu 23 Oktober.
Menuruntya, Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulbar terkait itu tidak diurus maksimal. Dia meminta Sekretariat DPRD Mamuju proaktif menjemput dan mengawal proses penerbitan SK tersebut.
Senin 7 Oktober lalu, DPRD Mamuju telah menggelar rapat paripurna pengesahan perubahan APBD 2024. Rapat tersebut dirangkaikan dengan penyerahan tiga buah rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Ranperda dimaksud yakni tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pengendalian Minuman Beralkohol, dan RAPBD 2025. Tiga Ranperda tersebut diserahkan oleh Pj Bupati Mamuju, Abd Wahab Hasan Sulur kepada Pimpinan Sementara DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta. (irf/jsm)
