POLEWALI, RADARSULBAR NEWS — Pemkab Polewali Mandar menyiapkan anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebanyak Rp 8 miliar lebih. Dana ini akan diserahkan melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kepada Polres Polewali Mandar dan Kodim 1402 Polman.
Jumlah hibah yang diserahkan dari APBD Polman 2024 itu sebesar Rp 8 miliar, terdiri dari Polres Polman sebanyak Rp 7 miliar dan Kodim 1402 Polman sebesar Rp 1 miliar.
Penandatanganan NPHD anggaran pengamanan Pilkada 2024 ini dilakukan Penjabat Bupati Polman, Muh Ilham Borahima dengan Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko dan Dandim 1402 Polman Letkol Czi Sabar Gufta Panjaitan di ruang pola kantor Bupati Polman, Selasa 19 Maret.
Pj Bupati Polman, Muh Ilham Borahima mengatakan penandatanganan hibah itu sebagai bentuk komitmen Pemkab Polman terhadap pengamanan Pilkada yang berlangsung pada 2024 ini.
“Dana ini untuk pelaksanaan pengamanan, inilah bentuk komitmen Pemkab Polman agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar,” kata Muh Ilham Borahima, saat dikonfirmasi Selasa 19 Maret.
Ia berharap pelaksanana Pilkada Polman pada November 2024 ini dapat berlangsung damai dan tidak ada konflik sosial di masyarakat. Ia mengatakan, kesuksesan pelaksanaan Pilkada bukan hanya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) namun semua pihak termasuk aparat TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat.
“Inilah dukungan pemerintah daerah dalam bentuk anggaran untuk operasional pengamanan Pilkada,” tandasnya.
Sebelumnya Pemkab Polewali Mandar dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati besaran dana hibah untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kamis 30 November 2023. Pemkab Polman dan KPU menyepakait anggaran Pilkada Polman tahun 2024 sebesar Rp 39 miliar. Sementara NHPD untuk Bawaslu Polman diteken pada 8 Desember 2024. Bawaslu Polman mendapatkan anggaran pengawasan Pilkada sebesar Rp 11 miliar lebih.
Pencairan NHPD Pilkada 2024 ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Bersumber dari APBD. Untuk KPU dan Bawaslu pencairannya dilakukan dalam dua tahap. (*)
