Sementara terkait proses pekerjaan yang baru dikerjakan di 2024 ini, Ia menyampaikan dikarenakan karena penyaluran bantuan dana yang terlambat. Muliawati juga mengatakan, proses pekerjaan yang menyebrang tahun tidak menjadi masalah karena anggarannya sudah kucur.
“Program ini sifatnya bantuan sosial, ketika ada bantuan pemerintah yang turun dan mereka mengerjakan sendiri rumahnya itu sah-sah saja dikerjakan sebelum dananya cair,” jelas Muliawati.
Ia juga menjelaskan setiap biaya tukang untuk setiap kategori berbeda-beda. Untuk KI dengan bantuan Rp. 15.000.000 untuk aggaran fisik Rp. 12.500.000. Kemudian KII Rp. 11.250.000 untuk kegiatan fisik Rp. 9.375.000 dan untuk KIII Rp. 7.500.000 digunakan untuk belanja barang Rp. 6.250.000.
Kemudian, terkait dengan pengawasan kegiatan pembangunan BSPS, Muliawati memastikam pihaknya tetap akan melakukan pengawasan dengan melibatkan tenaga pendamping yang masa kerjanya di perpanjang tetapi untuk penggajiannya tetap empat bulan saja.
Ia menargetkan dalam dua bulan kedepan proses pembangunan rumah yang masuk dalam program BSPS ini akan selesai pengerjaannya. Sementara terkait dengan proses pengadaan material menjadi tugas pendamping untuk memastikan material yang di adakan sesuai juknis. (*)
