Lanjutnya, anggaran yang disetujui hari ini adalah hasil kerja keras tim dari KPU dan Pemkab dalam merumuskan anggaran Pilkada yang disepakati diangka Rp 39 miliar lebih.
Ia juga menyampaikan, kedepan anggaran untuk KPU mesti dilakukan penambahan. Tentu Pemkab juga siap untuk membantu demi kepentingan masyarakat banyak.
“Meskipun yang disepakati sekian bukan berarti nanti tidak dimungkinkan untuk dilakukan penambahan. Kita liat dulu perkembangannya kedepan,” jelas Andi Ibrahim Masdar.
Meskipun tidak ikut membahas anggaran untuk Pilkada, Bupati Polman dua periode memastikan pembahasan anggaran kegiatan ini di lakukan dengan sangat teliti.
Ketua KPU Rudianto menyampaikan bersyukur karena NPHD anggaran Pilkada 2024 sudah ditandatangani. Ini berarti bahwa Polman sudah siap untuk melaksanakan Pilkada serentak.
“Anggaran Rp 39 miliar ini akan dicairkan dua kali. Tahap pertama sebesar 40 persen dan tahap kedua 60 persen. Alokasi yang paling besar itu untuk honorarium badan adhoc mencapai Rp 26 miliar,” jelas Rudianto.
Lanjutnya, NPHD pada Pilkada 2019 lalu hanya Rp. 28 miliar sehingga Pilkada 2024 naik menjadi Rp 39 miliar. Paling banyak menelan anggaran itu untuk honorarium badan adhoc. Apalagi tahun ini honorarium untuk PPS sudah Rp. 1,5 juta dimana sebelumnya hanya Rp. 750 ribu.
Ia juga menyampaikan, kegiatan lainnya yang paling banyak menyerap anggaran yakni tahapan pelaksanaan itu sendiri.
Penandatanganan NPHD Pilkada 2024 selain dihadiri Ketua KPU Rudianto juga didampingi dua komisioner KPU Polman Andi Rannu dan Nurjannah serta Kepala Sekertariat KPU Polman Baharuddin. Sementara Bupati Polman didampingi Kepala BKAD Polman Mukim Tohir, Kepala Kesbangpol Asliah Rahim dan Kabag Hukum Surahman Akbar. (*)
