POLEWALI, RADARSULBAR NEWS – Tidak hanya kepolisian, namun TNI pun turut berperan dalam mengamankan Pemilu tahun 2024. Kodim 1402 Polewali Mandar siap membackup Polres Polman, dengan menyiapkan personel melakukan pengamanan Pemilu.
Dandim 1402 Polman Letkol Czi Sabar Chandra Gufta Panjaitan menegaskan Kodim Polman tentunya akan mendukung Polri bersama lembaga dan instansi lainnya, untuk bersama-sama mengamankan kelancaran dan keamanan pesta demokrasi Pemilu 2024 nanti.
Kesiapan membackup Polres Polman dalam mengamankan Pemilu 2024, Kodim Polman menerjukan personel untuk mengikuti apel gelar pasukan operasi Mantap Brata 2023-2024 di Lapangan Pancasila, Selasa (17/10) kemarin.
“Kita di wilayah juga tentunya akan berkoordinasi baik Kodim, Polres dan stakeholder terkait lainnya, untuk tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin,” ungkap Lulusan Akmil 2003 itu.
Lanjut dikatakan Dandim, dalam menghadapi momen penting atau pesta demokrasi kedepan tentunya akan ada persiapan-persiapan yang akan di koordinasikan bersama, agar segala sesuatunya dapat berjalan aman, lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama.
“Kami siap mendukung kelancaran Pemilu 2024, dan berharap pesta demokrasi ini dapat terwujud. Kami akan menerjunkan seluruh babinsa agar meminimalisir semua titik rawan di wilayah Polman. Sehingga semua tahapan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, lancar, damai dan sukses,” terangnya.
Keamanan suatu wilayah menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan saja. Tetapi semua pihak harus terlibat termasuk masyarakat mewujudkan pemilu yang damai.
“Untuk itu Kodim 1402 Polman siap membantu Polres untuk bersama – sama menjaga dan mengamankan wilayah dengan harapan Polman yang sudah kondusif ini menjadi nyaman dan aman. Sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat lebih sejahtera, pungkas Dandim.
Selain itu, Ia kembali menegaskan sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam XIV Hasanuddin, netralitas TNI selama proses pemilu berlangsung merupakan hal yang tidak bisa ditawar.
“Prajurit TNI tidak boleh memihak atau mendukung parpol serta pasangan calon dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Dalam pelaksanaan Pemilu, TNI dilarang untuk memberikan fasilitas tempat atau sarana prasarana milik TNI sebagai sarana kampanye,” tegasnya. (mkb)
