POLMAN, RADAR SULBAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) mengelar Musyawara Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026, Senin 26 Mei.
Dalam Musrenbang ini, menjadi pembahasan hangat tentang tingginya angka kemiskinan di Polman. Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintahan pasangan Samsul Mahmud-Andi Nursami Masdar (Assami) untuk menuntaskannya.
Dalam kesempatan ini Bupati Polman Samsul Mahmud ungkap kondisi kemiskinan di Bumi Tipalayo yang menjadi PR besar pemerintahannya. Ia menyebutkan angka kemiskinan di Polman berdasarkan garis kemiskinan tahun 2023 sebanyak 482.658 jiwa. Kemudian tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 507.347. Kemudian indeks kedalaman kemiskinan dari 2,42 naik menjadi 3,09. Sementara indeks keparahan kemiskinan juga meningkat dari 0,58 naik menjadi 0,88 poin.
“Tingkat kemiskinan di Polman 15, 66 persen tertinggi di Sulbar. Walaupun menunjukkan trend postif penurunan namun tetap tertinggi. Ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana berkolaborasi sampai ke tingkat desa menyelesaikan hal ini,” terang Samsul Mahmud saat membuka Musrenbang Polman tahun 2025 di ruang pola kantor Bupati Polman.
Ia juga menyampaikan ada enam poin yang menjadi isu strategis pembangunan yakni hilirisasi komoditas unggulan, kemiskinan, Infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi, daya saing sumberdaya manusia, lingkungan dan emisi gas rumah kaca, dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Kemudian terkait pendapatan masyarakat dalam bruto PDRB Polman mengalami peningkatan Rp 28,52 juta tahun 2021 menjadi Rp 35, 45 juta rupiah pada tahun 2024. Walaupun PDRB perkapita Polman bertumbuh positif dan stabil tetapi masih tertinggal secara signifikan dari Sulbar dan nasional Rp 78,62 juta rupiah.
Kepala Balitbangren Polman Andi Himawan Jasin menyampaikan, Musrenbang RPJMD dan RKPD bertujuan menyatukan berbagai aspirasi masyarakat, merumuskan prioritas pembangunan, memastikan agar pembangunan lima tahun kedepan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi kisi daerah.
Musrenbang Kabupaten Polman ini juga dilaksanakan via daring yang diikuti oleh kementerian lembaga terkait, para pimpinan OPD, tokoh masyarakat, anggota DPRD Sulbar, dan undangan lainnya.
Ketua DPRD Polman Fahry Fadly menyampaikan, pokok pokok pikiran DPRD Polman. Termasuk program prioritas yang merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses yang diatur undang-undang.
“Kita berharap program pembanguan yang direncanakan dapat dituntaskan khususnya pembangunan infrastruktur yang masih banyak yang kurang,” jelas Fahry Fadly.
Masalah kesehatan stunting diharap ada peningkatan. Kinerja lebih baik dan dilakukan perbaikan lebih baik untuk penanganan stunting dan kemiskinan.(arf/mkb)
