“Pagu anggaran di PU memang menurun dari tahun sebelumnya. Sekarang Rp 1,24 triliun. Itu pun masih diblokir sejak awal. Kalau dari awal diblokir, biasanya persoalan kelengkapan dokumen. Berdasarkan konfirmasi saat ini, memang di PU melakukan proses pembukaan blokir di Kemenkeu,” ungkapnya.
Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengungkapkan penghematan anggaran membuat program pembangunan di sejumlah sektor harus tersendat.
Negara sedang melakukan penghematan. Bahkan anggaran infrastruktur nyaris tak ada untuk tahun 2025.
“Tidak ada pembangunan infrastuktur dalam setahun. Dana infrastruktur hampir nol rupiah. Jadi jangan terlalu banyak berharap membangun daerah ini dengan APBN-APBD. Ini harus saya sampaikan apa adanya agar tidak terlalu berharap membangun Sulbar ini bersumber dari APBD,” kata Bahtiar.
Pj Sekprov Sulbar, Amujib mengatakan, terdapat pemotongan anggaran infrastruktur yang bersumber dari APBD.
Hal itu diketahui setelah menerima Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Ini kita baru dapat PMK terkait pemotongan anggaran infrastruktur sekira Rp 130,2 miliar. Kita baru akan melakukan pemetaan, kemudian menunggu arahan antara Pj gubernur dengan gubernur terpilih,” jelasnya. (ajs/mkb)
