Yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Kepatuhan dalam menjalankan amanah regulasi, misalnya pembentukan TKPKD, penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah, serta kepatuhan dalam menyampaikan pelaporan percepatan penghapusan kemiskinan ekstem triwulan I dan II tahun anggaran 2023.
Ini menjadi salah satu faktor utama sehingga Polman berhasil mendapatkan penghargaan kinerja atau insentif fiskal.
Saat penyerahan penghargaan, Wakil Presiden RI Maruf Amin berharap insentif fiskal ini kiranya dapat dimanfaatkan untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pertama maksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat. Kedua pastikan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan data P3KE.
“Insentif Fiskal yang diperoleh Pemkab Polman diharapkan menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja, komitmen, dan kerja keras dalam upaya mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Polman,” tandas Andi Himawan Jasin. (mkb)
