Ia juga heran lantaran adanya aksi Satpol PP karena belum diketahui siapa pejabat defenitif di Satpol PP.
“Cuman, lebih kepada usulan mereka intinya bisakah ini di defenitifkan pelaksana tugas saat ini,” ungkapnya.
Ia pun menjawab usulan mereka jika BKPP akan menyampaikannya ke pimpinan karena pihaknya tidak punya kewenangan.
“Itu tentunya hak priogratif bupati siapa yang akan ditunjuk nantinya,” ujarnya.
Ia mengaku, meskipun dalam spanduk yang bertuliskan penolakan, namun pihaknya menyampaikan aspirasi usulan agar pelaksana tugas di defenitifkan.
Selain itu, Satpol PP juga mengusulkan agar kuota PPPK dapat diusulkan. Karena selama ini kuota PPPK hanya Diknas dan Kesehatan.
“Sehingga mereka juga meminta kejelasan kelanjutan usulan mereka,” tambahnya.
