“Kami menunggu hasil koordinasi terkait daerah rawan dan hasilnya nanti akan kami sampaikan ke media,” jelas Harianto.
Kemudian terkait dengan masa kampanye yang sebentar lagi akan dimulai. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pembekalan panwascam dan rapat rutin.
Dalam kesempatan tersebut pimpinan Bawaslu Sulbar Arhamsyah memberikan materi tentang pembahasan pasal pidana Undang-undang 7/2017. Arhamsyah menyampaikan dirinya memberikan penjelasan hal-hal terkait penanganan pelanggaran yang terupdate.
“Pemutakhiran daftar pemilih tambahan masih dalam tahap diskusi kita dengan teman-teman pengawas pemilu dan termasuk dengan KPU selaku penyelenggara,” jelas mantan anggota Bawaslu Polman ini.
Kemudian pencalonan yang berakhir 3 Oktober dan diperpanjang sampai tanggal 6 Oktober masih menjadi bahan diskusi. Seperti apa kondisinya karena pasca putusan MA yang mempersyaratkan 30 persen keterwakilan perempuan. “Dimana kami melihat ada yang tidak cukup. Kami sedang menunggu surat KPU untuk melihat seperti apa masalahnya,” terang Arhamsyah.
Rakor Penanganan Pelanggaran Pemilu ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Polman Harianto, anggota Bawaslu Polman Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Rahmaniah,Kordiv SDM dan Diklat Rahmania, Koordiv penanganan pelanggara dan informasi Usman, 16 Ketua Panwascam.
