MAMUJU, RADARSULBAR NEWS — Proses verifikasi calon siswa Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Mamuju masih menemui sejumlah kendala. Hingga 5 Agustus 2025, baru 43 siswa yang berhasil direkrut dari target 100 orang. Mereka terdiri atas 20 siswa SD dan 23 siswa SMP.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Mamuju, Irham, menyebut proses asesmen yang melibatkan 26 pendamping lapangan tak semudah yang dibayangkan.
“Kami turun langsung ke kecamatan untuk memastikan siswa yang direkrut benar-benar dari keluarga miskin ekstrem atau miskin. Namun, kendala utamanya adalah menumbuhkan kesadaran orang tua agar bersedia menyekolahkan anaknya di SR,” kata Irham, Rabu, 6 Agustus.
Menurutnya, sistem belajar berasrama menjadi alasan utama penolakan. “Ada yang khawatir meninggalkan orang tua, ada juga yang anaknya menolak diasramakan. Kami terus mengedukasi agar mereka memahami bahwa SR dirancang untuk menyelamatkan masa depan anak-anak dari keluarga rentan,” ujarnya.
Rekrutmen calon siswa mengacu pada data Kementerian Sosial. Proses pendataan melibatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah desa.
Kepala BPS Mamuju, Sarifuddin, menjelaskan bahwa selain anak dari keluarga miskin, anak putus sekolah (ATS) juga bisa mendaftar, asalkan dilengkapi surat keterangan resmi.
“Kami tergabung dalam Satgas pemutakhiran data bersama PKH. SR Mamuju akan diluncurkan bersama 37 sekolah lainnya secara nasional di tahap dua,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Mamuju, Ikhsan Lasami, menyampaikan bahwa hingga kini baru 43 siswa yang berhasil direkrut. “Waktu kita terbatas hingga akhir Agustus. Kami terus genjot asesmen dan sudah usulkan tenaga pengajar mulai dari guru hingga wali asrama,” ujarnya.
Rekrutmen tenaga pendidik ditangani langsung oleh Kemensos bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju. Melalui pendaftaran daring, pengumuman seleksi dijadwalkan pada 13 Agustus.
Meski jumlah kebutuhan guru belum dipastikan, jika mengacu pada pola SR provinsi, dibutuhkan lebih dari 10 tenaga pengajar.
Ikhsan menekankan pentingnya penyandingan data antara Disdikpora dan Kemensos untuk memastikan kevalidan status sosial ekonomi dan pendidikan calon siswa.
Sementara itu, pembangunan fisik SR masih terus dikebut. Kepala Satker Prasarana Strategis Sulbar, Kikit Olmus, menyampaikan progres pembangunan baru mencapai 38,37 persen secara keseluruhan.
“Ruang kelas dan asrama putra sudah selesai. Tapi asrama putri masih terkendala karena kekurangan tiga toilet. Kami juga siapkan tandon air dan instalasi listrik terpisah dari BLK,” jelas Kikit.
Pembangunan infrastruktur SR Mamuju terbagi ke dalam empat paket pekerjaan yang dikerjakan secara paralel, dengan progres yang masih bervariasi hingga awal Agustus 2025.
Paket pertama mencakup pembangunan gedung utama, ruang workshop, dan asrama putra. Paket ini menjadi yang paling progresif dengan capaian fisik mencapai 65,63 persen, menunjukkan bahwa bagian inti sekolah sudah hampir rampung.
Sementara itu, paket kedua meliputi pembangunan asrama putri. Meski progresnya cukup signifikan, yakni 51,81 persen, proyek ini masih terkendala penyediaan fasilitas dasar, terutama kekurangan tiga unit toilet yang menghambat kelayakan hunian siswa perempuan.
Paket ketiga justru menjadi pekerjaan dengan progres terendah, yakni 15,37 persen. Paket ini mencakup pembangunan dapur umum, toilet tambahan, dan lapangan terbuka.
Sedangkan paket keempat mencakup pembangunan selasar penghubung antar bangunan. Progres fisiknya tercatat 20,65 persen, yang berarti belum optimal mengingat fungsinya vital dalam mendukung konektivitas internal antarunit di kompleks sekolah tersebut.
Secara keseluruhan, proyek pembangunan SR Mamuju ini ditargetkan rampung dalam waktu 30 hari kalender, terhitung sejak 22 Juli hingga 27 Agustus 2025.
Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Busriadi, membenarkan bahwa sebagian ruang di kawasan BLK dipinjamkan untuk kebutuhan sementara Sekolah Rakyat.
Hal ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian, termasuk Kemensos, Kemendikbud, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PUPR.
“Melalui peninjauan langsung oleh Kementerian PU, area BLK dianggap layak ditempati sementara. Beberapa gedung lama yang tidak dimanfaatkan maksimal kami pinjamkan untuk kegiatan SR, termasuk beberapa ruangan kantor,” jelas Busriidi.
Namun, ia menegaskan bahwa tujuh workshop pelatihan seperti garmen, kecantikan, otomotif, AC, dan komputer tetap diprioritaskan untuk kegiatan pelatihan kerja.
“Workshop itu tetap kami gunakan. Tapi ruangan yang tidak optimal kami manfaatkan untuk mendukung kegiatan SR, tanpa mengganggu pelatihan yang berjalan,” tambahnya.
Meskipun kuota siswa hanya 100 orang, data Kemensos menunjukkan sekitar 14 ribu warga Mamuju masuk kategori miskin dan 12 ribu anak tercatat sebagai ATS oleh Disdikpora. Namun, proses verifikasi dan edukasi kepada masyarakat belum berhasil ditingkatkan. (*)
