POLMAN RADAR SULBAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) menargetkan kenaikan indeks nilai dan predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025. Tahun ini Pemkab Polman menargetkan indeks nilai diatas 4,2 poin atau predikat SPBE Memuaskan. Hal ini tergambar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaran SPBE 2025 di ruang pola Kantor Bupati Polman, Rabu 23 Juli.
Rakor yang dibuka Wakil Bupati Polman, Andi Nursami Masdar dihadiri Plt Asisten Administrasi Umum I Nengah Tri Sumadana dan Kadiskominfo SP, Aco Musaddad memaparkan capaian SPBE tahun 2024 dan target tahun 2025.
Sebelumnya tahun 2024. indeks SPBE Pemkab Polman telah mencapai indeks 3,88 dengan predikat sangat baik. Predikat ini menetapkan Polman sebagai terbaik di Kawasan Timur Indonesia.
Kadis Kominfo SP Polman Aco Musaddad mengatakan SPBE bukan lagi sekedar pilihan tetapi merupakan sebuah kebutuhan mendesak. Menurutnya SPBE wujud nyata dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, trasparan dan akuntabel.
“Dengan SPBE kita berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menyederhanakan birokrasi serta mempercepat proses pengambilan keputusan demi kesejahteraan Polman kedepan,” terang Aco Musaddad.
Ia juga menuturkan sejumlah tantangan penerapan SPBE yang paripurna diantaranya infrasturktur teknologi informasi dan komunikasi belum memadai. Meskipun pihaknya terus memperluas jangkauan internet dan peningkatan kualitas jaringan tetapi masih ada beberapa wilayah di Polman yang belum terlayani dengan baik.
Selain itu kata dia keterbatasan SDM yang berkompoten,literasi digital dan penguasaan teknologi yang masih terus ditingkatkan di kalangan ASN. Kemudian integritas sistem dan data. Karena banyak aplikasi yang dibangun secara parsial oleh masing masing OPD sehingga terjadi duplikasi data, ketidaksingkronan informasi dan kesulitan dalam berbagi data lintas sektor.
“Selain itu aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi serta perubahan budaya kerja dimana penerapan SPBE menuntut adanya perubahan signifikan dalam cara bekerja birokrasi yang sebelumnya manual konvensional menjadi digital,” tambahnya.
Ia menambahkan penerapan SPBE bukanlah proyek sekali jalan melainkan sebuah proises berkelanjutan yang memerlukan komitmen, kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen. “Mari kita jadikan Polman sebagai daerah yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima melalui pemanfaatan SPBE,” tadasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Polman Andi Nursami Masdar mengatakan penerapan SPBE ini sejalan dengan visi misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Polman Samsul Mahmud-Andi Nursami Masdar bagaimana mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik bebas KKN. Serta mewujudkan misi peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE.
“Saat ini Polman telah meriah predikat sangat baik dengan indeks 3,88. Kedepan bagaimana meningkatkan predikat ini menjadi memuaskan dengan indeks diatas 4,2 poin,” terangnya.
Ia menambahkan SPBE bukan tentang segala sesuatu harus serba aplikasi tetapi lebih kepada menghadirikan kebijakan tata kelola manajemen dan layanan SPBE yang efisien, efektif, terpadu dan terintegrasi.
“Sahingga saya berharap melalui rakor ini komitmen semua perangkat daerah khususnya OPD terkait langsung penyelenggaraan SPBE untuk mencermati kelemahan yang masih dijumpai dan mengoptimalkan upaya perbaikan untuk mewujudkan indeks SPBE memuaskan,” tandasnya.
Dalam rakor ini, Plt Asisten Adminstrasi Umum Setda Polman I Nengah Tri Sumadana memaparkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target kenaikan penilaian SPBE 2025.
Namun hal ini, tentunya membutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah terkait untuk mewujudkan hal tersebut.
I Nengah menambahkan bahwa dalam penilaian SPBE terdapat 47 indikator yang harus dipenuhi yang mana terbagi dalam 4 domain dan 8 aspek. Ia juga menyampaikan rencana timeline evaluasi SPBE dan persiapan evaluasi mandiri 2025, yang mana sudah disusun dalam beberapa langkah penting yang harus dilakukan. (mkb)
