MAMUJU, RADARSULBAR NEWS — Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Mamuju mulai disalurkan dengan sistem kontrol yang ketat. Bulog Cabang Mamuju menargetkan penyaluran sebanyak 50 ton per bulan.
Hingga Kamis 17 Juli, sebanyak tujuh ton telah disalurkan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) Dinas Ketahanan Pangan Sulbar dan penyaluran ke kios-kios pedagang Pasar Regional Mamuju. Sementara untuk penyaluran di Pasar Sentral Mamuju masih berproses.
Asisten Manajer Operasional Bulog Mamuju, Abdul Kasim menjelaskan, penyaluran kali ini menggunakan sistem digital baru. Semua kios atau Rumah Pangan Kita (RPK) wajib diverifikasi sebelum menerima stok SPHP.
“Data kios memang sudah ada, tapi sekarang mekanismenya berubah. Harus diverifikasi ulang oleh dinas dan kepala pasar sebelum masuk sistem. Ini kita lakukan sebagai langkah pengawasan agar tak ada pedagang yang memainkan harga di atas HET,” ujar Abdul Kasim.
Penyaluran perdana difokuskan di dua titik utama, yaitu di Pasar Regional dan Pasar Sentral Mamuju. Saat ini, baru Kabupaten Mamuju yang menerima SPHP, sementara Mamuju Tengah dan Pasangkayu masih dalam proses verifikasi.
Menurut Abdul Kasim, sistem aplikasi baru ini juga menjadi alat pemantau distribusi dan stok secara real-time.
“Kita harus pastikan semuanya sesuai prosedur, meski butuh waktu lebih lama, demi menjaga transparansi,” tegasnya.
Untuk penyaluran bantuan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog menyebut telah siap menyalurkan di tiga kabupaten. Hari ini, penyaluran sudah dimulai di Pasangkayu. Sementara Mamuju dan Mamuju Tengah dijadwalkan dalam waktu dekat.
“Untuk CBP juga butuh proses verifikasi, karena menyasar langsung ke desa-desa. Kami targetkan semuanya rampung sebelum 31 Juli,” jelas Abdul Kasim.
Sementara itu, di lapangan, harga beras masih tinggi. Pedagang Pasar Regional Mamuju, Jamaluddin, mengaku harga beras premium masih Rp405 ribu per 25 kg, dan medium Rp380 ribu. Untuk ukuran 5 kg, beras premium dijual Rp85 ribu dan medium Rp80 ribu.
Adapun harga SPHP yang disepakati bersama Bulog adalah Rp60 ribu per 5 kg, lebih rendah dari HET sebesar Rp62.500.
“Harga ini karena ada persaingan dengan jenis beras lain di pasar,” kata Jamaluddin.
Ia juga mengeluhkan sistem pelaporan yang cukup rumit.“Setiap sore harus lapor penjualan dan sisa stok via aplikasi. Cukup makan waktu, sebaiknya mekanismenya bisa disederhanakan,” pintanya.
Dengan sistem verifikasi dan kontrol yang lebih ketat, Bulog berharap penyaluran beras subsidi benar-benar tepat sasaran, sekaligus mampu meredam gejolak harga di pasar yang hingga kini masih tinggi.
(irf/jsm)
