MAMUJU, RADARSULBAR NEWS — Kelangkaan gas elpiji tiga kilogram atau gas melon di Mamuju dianggap sebagai kegagalan Dinas Perdagangan (Disdag) menertibkan pangkalan nakal.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Tomakaka (Unika) menyoroti hal tersebut dan mendesak agar Disdag Mamuju turun tangan menertibkan seluruh pangkalan yang diduga menjadi biang kerok kelangkaan gas melon.
Ketua PMII Komisariat Unika, Muhammad Defry menegaskan, ada indikasi sejumlah pangkalan sengaja menahan gas tiga kg, itu yang menyebabkan kelangkaan di pasaran.
Ia mengungkapkan, persoalan serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu, dan saat itu berhasil teratasi setelah Dinas Perdagangan melakukan peninjauan dan pengawasan menyeluruh terhadap pangkalan.
“Ini terulang lagi. Saya menduga Dinas Perdagangan tidak bekerja maksimal dalam mengawal distribusi gas tiga kilogram,” tegas Muhammad Defry, Rabu 9 Juli.
Penertiban dan pengawasan ketat terhadap pangkalan, juga sosialisasi sasaran penerima gas melon dianggap sebagai langkah mendesak untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Kepala Bidang Perdagangan, Disdag Mamuju, Andi Acce Tenri Saung terus beralasan bahwa pengawasan ke tingkat pengecer bukan kewenangan kabupaten.
“Pengawasan sampai pengecer ranah Pemprov. Tapi dengan adanya keputusan bupati tahun 2021 tentang HET, kami tetap ikut memantau di pangkalan. Untuk pangkalan, harga masih normal,” jelasnya.
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah pasokan 3.360 tabung untuk tiga agen elpiji.
“Kalau ada pangkalan yang menjual di atas HET, silakan dilaporkan. Kami bisa usulkan untuk dihapus sebagai mitra resmi (PHU),” tambahnya.
Pantauan Radar Sulbar, Rabu 9 Juli, harga tabung gas melon masih tinggi bahkan sampai hingga Rp40.000 per tabung.(irf/jsm)
