POLMAN, RADAR SULBAR — Bupati Polewali Mandar (Polman) Samsul Mahmud tiba-tiba memerintahkan Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengumpulkan seluruh kendaraan dinas (Randis) milik Pemkab Polman, Senin 26 Mei.
Kemudian dilakukan pengecekan fisik Randis roda empat ini. Ada 65 Randis roda empat diperiksa satu persatu, mulai kondisi mesin, bodi hingga kelengkapan surat kendaraannya.
Pengecekan Randis ini di lakukan di halaman kantor Bupati Polman dipimpin langsung Bupati Polman Samsul Mahmud, didampingi Wakil Bupati Andi Nursami, Pj Sekda Ahmad Saifuddin, Plt Asisten Administrasi Umum I Nengah Tri Sumadana, para asisten dan pimpinan OPD serta Camat se Kabupaten Polman.
Dalam pemeriksaan fisik kendaraan ini ternyata ditemukan 14 Randis Camat dan sejumlah Randis pimpinan OPD menunggak pajak kendaraan.
Bupati Polman Samsul Mahmud menyampaikan, ada beberapa yang menjadi catatan terkait pengecekan Randis ini. Termasuk beberapa Randis kondisinya sudah sangat tua pengadaan tahun 2006. Sehingga sudah tidak maksimal bahkan ada beberapa OPD yang belum memiliki Randis.
“Ini menjadi bahan evaluasi, kita akan terus perbaiki khususnya beberapa tadi Randis kecamatan dan OPD yang menunggak pajak kendaraan. Ini jadi perhatian dan meminta camat dan pimpinan OPD segera membayar tunggakan pajak kendaraannya, jelas Samsul Mahmud.
Ia juga menyampaikan, pemeriksaan kendaraan dengan cara dikumpulkan ini untuk ditertibkan jumlah aset dengan kondisi yang ada di lapangan.
Samsul Mahmud mengatakan, masih ada lima OPD yang belum memiliki Randis. Seperti RSUD Hajjah Andi Depu, staf ahli dan dua asisten.
Kepala Bidan Aset BKAD Polman Nur Fadilah Sayadi menyampaikan pengecekan fisik seluruh kendaraan yang digunakan oleh pejabat eselon dua, camat dan kepala bagian sekertariat daerah berjumlah 65 unit.
“Ada beberapa yang masih menyusul. Sehingga untuk jumlah yang hadir belum dapat disimpulkan dan nanti akan direkap untuk dilaporkan ke pak bupati,” jelas Nur Fadilah Sayadi.
Ia juga membenarkan, sejumlah Randis Camat menunggak pajak kendaraan. Menurutnya hal ini karena adanya efesiensi anggaran dan adanya tahapan yang belum selesai saat DPA diperbaiki.
Untuk pajak kendaraan anggarannya melekat di masing-masing kecamatan dan OPD. Sementara untuk sekertariat daerah anggarannya di Bagian Umum.
“Dari 16 Randis Camat hanya dua kendaraan yang telah membayar pajak. Sementara 14 randis camat lainnya menunggak pajak. Bupati sudah minta agar Camat segera membayar tunggakan pajak Randis,” tandas alumni IPDN angkatan 19 tahun ini. (arf/mkb)
