POLMAN, RADAR SULBAR — Sebanyak 17 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang direncanakan dibangun di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terancam batal terealisasi.
Hingga Kamis, 22 Mei, Bupati Polman Samsul Mahmud belum menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), salah satu syarat utama pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Polman, Husain Ismail, menjelaskan bahwa program SPAM tahun 2025 mencakup 17 lokasi yang difokuskan pada wilayah yang belum memiliki akses terhadap layanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan yang tidak termasuk dalam rencana pengembangan jaringan PDAM.
“Program air bersih ini merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal yang mendukung tujuan pembangunan nasional 2030, yakni menjamin seluruh masyarakat memperoleh akses air minum dan sanitasi layak,” ujar Husain.
Ia menambahkan, total anggaran untuk 17 titik proyek SPAM ini mencapai Rp14 miliar yang bersumber dari DAK 2025. Namun, proyek tersebut terancam tidak bisa direalisasikan jika SPTJM tidak ditandatangani Bupati hingga batas akhir pada 31 Mei 2025.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Polman, Muhammad Nawir, memastikan bahwa Bupati telah menyatakan kesediaannya untuk menandatangani SPTJM setibanya dari Jakarta.
“Beliau dijadwalkan menandatangani SPTJM pada hari Senin mendatang. Saya juga sudah menginformasikan hal ini kepada Bagian Perbendaharaan,” kata Nawir.
Ia menambahkan, setelah SPTJM ditandatangani, proses pengajuan pencairan DAK ke pemerintah pusat akan segera dilakukan. Dana tersebut tidak hanya untuk proyek SPAM, tetapi juga mencakup program-program fisik lainnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Polman.
Adapun total DAK fisik yang diterima Kabupaten Polman pada tahun ini mencapai Rp80 miliar. (arf/mkb)
