MAKASSAR, RADAR SULBAR – Meskipun cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah mencapai 100 persen, tingkat keaktifan peserta masih menjadi tantangan serius.
Sekira 15,22 persen atau 200 ribu peserta terdata sebagai nonaktif, kondisi yang berpotensi menimbulkan gangguan dalam akses layanan kesehatan.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, dr. Rahmad Asri Ritonga, mengungkapkan bahwa dari total peserta di Sulbar, hanya sekitar 84,78 persen atau 1,2 juta orang yang aktif.
“Masalah muncul saat peserta hendak berobat dan baru mengetahui status BPJS-nya nonaktif. Ini seringkali menimbulkan keluhan di fasilitas kesehatan,” jelas dr. Rahmad.
Ia menjelaskan bahwa penonaktifan mendadak sering kali disebabkan oleh proses validasi data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
“Misalnya, ada penonaktifan tiba-tiba oleh Kemensos. Semua itu karena data peserta terus divalidasi,” lanjutnya.
BPJS Kesehatan terus mendorong masyarakat, khususnya peserta mandiri, untuk rutin membayar iuran. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicapai.
“Peserta mandiri harus rutin membayar. Dan yang belum terdaftar sebaiknya segera mendaftar agar bisa menggunakan layanan saat dibutuhkan,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada keaktifan peserta, BPJS juga mendorong peningkatan layanan kesehatan di daerah. Dr. Rahmad menyebut perlunya penambahan layanan seperti hemodialisis agar pasien tidak perlu dirujuk ke luar daerah.
“Kami harap Pemprov Sulbar bisa menyediakan layanan seperti cuci darah agar pasien tidak harus ke Makassar,” ujarnya.
Lima kabupaten di Sulbar telah mencapai UHC Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, Kabupaten Pasangkayu masih tertinggal dengan tingkat keaktifan peserta hanya 73 persen, jauh di bawah rata-rata provinsi yang sudah mencapai 85–90 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, mengungkapkan bahwa rendahnya keaktifan peserta di Pasangkayu disebabkan oleh karakter masyarakat yang cenderung memilih membayar layanan kesehatan secara pribadi.
“Banyak warga Pasangkayu merasa mampu menanggung sendiri biaya kesehatan. Bahkan, sebagian menggunakan asuransi swasta,” jelas drg. Asran.
Menurutnya, kebiasaan tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai UHC yang merata di seluruh wilayah Sulbar. (ajs/mkb)
