POLMAN, RADAR SULBAR — Walaupun tahun 2024 lalu kematian ibu saat melahirkan turun dibanding tahun 2023. Dimana kasus kematian ibu tahun 2024 hanya 13 kasus sementara tahun 2023, 14 kasus tetapi angka tersebut dinilai masih tinggi. Termasuk kematian kematian anak juga masih tinggi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, dari total 1.310 ibu hamil berisiko tinggi tahun 2024, hanya 482 ibu hamil yang sempat diintervensi oleh Dinas Kesehatan Polman. Sebanyak 828 ibu hamil tidak tersentuh program layanan kesehatan karena Dinkes Polman beralasan keterbatasan anggaran hanya Rp. 211 juta.
Hal ini menjadi sorotan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, Rabu 30 April.
Rapat pembahasan LKPj di Komisi IV DPRD Polman dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Jasman didampingi anggota komisi Syarifuddin, Andi Aliawanti P dan Iqram Akbar Ersan. Dalam rapat tersebut Komisi IV mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan salah satunya dalam menekan angka kematian ibu dan anak yang telah ditunjang dengan anggaran akan tetapi angka kematian ibu dan anak masih cukup tinggi.
“Dari 1.310 kasus, hanya 482 yang bisa ditangani. Itu artinya lebih dari separuh tidak mendapat layanan maksimal hanya karena keterbatasan anggaran,” ungkap Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Polman Sausiono, saat rapat dengan Komisi IV DPRD Polman, Rabu 30 April.
Wakil Ketua Komisi IV, Jasman menilai intervensi yang telah dilakukan oleh Dinkes Polman belum mampu menekan angka kematian secara signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar soal efektivitas program dan distribusi layanan kesehatan.
“Yang sudah diintervensi saja angkanya masih tinggi, apalagi yang tidak tersentuh. Ini bukan sekadar soal angka, tapi menyangkut nyawa,” tegas legislator Gerindra tersebut.
Sementata itu, Kepala Dinkes Polman dr Mustaman mengatakan, kematian ibu dan anak tahun 2024 berkurang dibanding tahun 2023 walaupun kurangnya hanya satu. Tetapi Ia mengakui angka tersebut masih kategori masih tinggi.
Ia juga menyampaikan bahwa salah satu penyebab kematian ibu dan anak karena masih ada juga warga yang bertahan ingin melahirkan di rumah.
“Sama halnya di Lenggo itu harusnya dirujuk tapi selalu bertahan. Jadi masalah yang di kota sudah dijelaskan tidak bisa melahirkan normal tapi Nakes kita tidak di dengar oleh yang bersangkutan.” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, upaya Dinkes Polman untuk mengurangi angka kematian. Salah satunya adalah bentuk program revitalisasi Posyandu pemenuhan fasilitas yang memadai dan SDM atau tenaga kesehatan.(arf/mkb)
