POLMAN, RADAR SULBAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar (Polman) menyoroti capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILHK) yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2024. Dalam laporan LKPj Bupati Polman, capaian IKLH mencapai 100 persen.
Hal ini menjadi pembahasan saat DPRD Polman mengelar rapat pembahasan LKPj 2024, Selasa 29 April. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Polman Fahry Fadly, didampingi Wakil Ketua I DPRD Polman, Imam Singkarru dan Wakil Ketuas II Amiruddin serta dihadiri puluhan anggota DPRD Polman, Asisten Pemerintah dan Kesra Agusniah Hasan Sulur selaku Ketua Tim LKPj Bupati 2024, para pimpinan OPD dan penanggungjawab tehnis setiap OPD.
Ketua DPRD Polman Fahry Fadly menyampaikan, capaian IKLH tahun 2024 ditargetkan 68.36 persen tetapi dalam laporan tersebut tercapai 100 persen. Padahal menurut Fahry Fadly, tahun 2024 masalah sampah menjadi persoalan sepanjang tahun. Sehingga menjadi pertanyaan apa indikatornya sehingga mencapai 100 persen.
“Capaian IKLH ini perlu digaris bawahi karena persoalan sampah memuncak di tahun 2024 lalu,” jelas Fahry Fadly.
Selain IKLH, Fadly juga menyoroti capaian prevalensi stunting yang menurutnya perlu dijelaskan secara detail. Karena penanganan stunting adalah masalah utama yang harus diselesaikan dan intervensinya didukung anggaran DAK dan DAU. Tetapi penurunannya masih belum sesuai harapan.
Hal ini juga menjadi sorotan legislator PDIP Polman, Rudi Hamzah. Ia juga mempertanyakan persentasi capaian IKLH yang dipaparkan pemkab. Pasalnya apa yang dipaparkan dalam rapat LKPj datanya berbeda dengan yang ada di Polman Satu Data.
“Apa yang dipaparkan dalam dokumen LKPj Bupati Polman datanya beda dengan Polman Satu Data,” terang Rudi Hamzah.
Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan Balitbangren Polman Gunawan menjelaskan bahwa ada tiga komponen yang menjadj indikator penilaian IKLH. Yakni indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan.
“Proses perhitungan IKLH ini dimulai mengumpulkan data di Polman kemudian semua data dan pembuktiannya di upload ke Kementerian LHK untuk mendapatkan penilaian. Setelah dilakukan penilaian dan perhitungan maka didapatkan capaian indeks IKLH,” jelas Gunawan.
Kemudian Kepala Dinas LHK Polman Mohammad Jumadil menjelaskan capaian IKLH adalah indikator makro yang dihitung berdasarkan empat indikator. Kemudian ada beberapa OPD yang mendukung IKLH ini. Bukan hanya OPD di Polman bahkan instansi vertikal juga bertanggungjawab untuk perhitungan IKLH ini. (arf/mkb)
