MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Untuk kesekian kalinya, pelajar dan mahasiswa Karampuang kembali menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Mamuju, Rabu 23 April.
Mereka menagih realisasi janji Pemkab Mamuju terkait penyediaan transportasi laut dan bus gratis bagi pelajar.
Salah seorang peserta unjuk rasa mencoret dinding Gedung DPRD bertulisakan “DPRD Pembohong, rakyat menggugat”. Itu sebagai bentuk kekecewaan.
”Aksi ini adalah lanjutan untuk menagih janji-janji yang telah diumbar oleh Pemkab Mamuju dan DPRD Mamuju,” kata Koordinator Lapangan (Korlap), Rozi.
Aksi serupa telah digelar pada Januari lalu, sudah empat kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) namun belum juga membuahkan hasil. Salah satu anggota Komisi II DPRD Mamuju yang lantang berjanji dalam RDP, Muh. Nur, panen sorotan.
Dia bahkan menyatakan kesiapannya untuk mundur dari Anggota DPRD Mamuju, jika transportasi pelajar Karampuang tidak diselesaikan.
“Kami bersama pelajar Karampuang menuntut untuk kesekian kalinya janji-janji yang telah diberikan DPRD Mamuju. Salah satu anggota DPRD Mamuju, Muh. Nur pernah berjanji pada kami khusus pelajar Karampuang, akan memfasilitasi, menjamin dan bahkan akan lepas jabatan jika tidak terealisasi persoalan aspirasi pelajar Karampuang,” tagas Rozi.
Para pengunjung rasa diterima oleh anggota DPRD Mamuju, Arnol dan Munawir. Keduanya menjamin akan mengawal persoalan pelajar Karampuang. Namun demikian, mahasiswa sangat meragukan keduanya.
“Kami tidak ingin lagi mendengar janji-janji. Kami muak dan kecewa pada Anggota DPRD Mamuju. Mereka lihai menipu kami,” tegas Rozi.
Menurut Arnol, alasan belum terealisasinya tuntutan pelajar Karampuang lantaran anggaran untuk tahun 2025 telah disahkan. Untuk realisasi transportasi laut, pihaknya akan mengawalnya dalam perubahan APBD tahun 2025.
Untuk pengadaan bus, Arnol berjanji akan membahasnya dengan pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Mamuju.
Sebelumnya, Plt Kepala Disdikpora Mamuju, Khatma Ahmad menjelaskan, alasan belum terealisasinya transportasi gratis ini lantaran adanya tumpang tindih kewenangan antara Pemkab Mamuju dan Pemprov Sulbar.
“Kami akan berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait di Kabupaten Mamuju untuk mencari solusi komprehensif,” ujar Khatma dalam RDP 3 Februari lalu.
Kondisi ini semakin memperjelas ketidakpastian nasib puluhan pelajar Karampuang yang terus berjuang untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Janji-janji politik dan alasan birokrasi seolah menjadi tembok penghalang bagi terwujudnya hak mereka.
Aksi mahasiswa ini menjadi alarm bagi DPRD dan Pemkab Mamuju untuk segera bertindak nyata, bukan sekadar mengumbar janji yang tak kunjung ditepati. (irf/jsm)
