MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju kembali menggandeng Pemkab Mamuju dalam upaya pengawasan keamanan pangan. Kali ini, intervensi menyasar tiga sektor yaitu delapan sekolah, tiga desa, dan satu Pasar di Mamuju.
Sekolah yang menjadi target intervensi meliputi SDN 04 Karema, SD IT Wildan, SMP IT Wildan, SMPN 01 Papalang, SMAN 01 Kalukku, MI 1 Mamuju, MTS 1 Mamuju, dan MA Miftahulum Toabo Papalang. Sementara desa yang dipilih adalah Desa Bonda, Desa Botteng, dan Kelurahan Karema serta Pasar Regional Mamuju.
Kepala BPOM Mamuju, Burham Sidobejo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan membentuk kader pengawas pangan mandiri di tingkat sekolah, desa, dan pasar. Bahkan, BPOM menjanjikan pemberian alat uji keamanan pangan di pasar.
“Program intervensi pemerintah dalam hal keamanan pangan, secara nasional itu ada tiga jenis. Desa Pangan Aman, SAPA Sekolah (Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan), dan PPABK Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas,” kata Burham usai pembukaan Forum Advokasi atau Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Program Keamanan Pangan Terpadu yang digelar BPOM di Aula Kantor Bupati Mamuju Selasa, 22 April.
Lebih lanjut, Burham mengungkapkan hasil evaluasi terkait tantangan keberlanjutan program ini. Memasuki program kedua kalinya di Mamuju ini, replikasi program oleh Pemkab masih menjadi kendala. Ia berharap program ini dapat direplikasi dengan pembiayaan mandiri oleh Pemkab.
“hal ini (replikasi) belum terealisasi dan memerlukan diskusi lebih lanjut. Evaluasi program dijadwalkan pada November mendatang, dengan indikator keberhasilan berupa terbentuknya kader dan peningkatan pengetahuan,” tandasnya.
Sekretaris Daerah Mamuju, Suaib, menyatakan kesiapan Bupati dalam mendukung program ini. Meski begitu, ia mengaku belum mengetahui bentuk dukungan yang akan dilakukan. Ia juga menyebut bahwa program ini baru dalam proses pertimbangan untuk direplikasi.
“Secara teknisnya (soal anggaran) nanti dilihat.
Terkait apakah akan direplikasi oleh Pemkab, InsyaAllah nanti dilihat. Nanti kita komunikasi dengan Balai POM. Kalau berhasil nanti Pemerintah Daerah turun langsung,” tandanya.
Ketidakjelasan komitmen anggaran dan replikasi mandiri oleh Pemkab memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan dari program ini. Apakah pembentukan kader di tingkat komunitas akan cukup kuat untuk pengawasan jangka panjang. (irf/*)
