MAMUJU RADAR SULBAR – Lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat meraih penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Kelima kabupaten tersebut yakni Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Hanya Kabupaten Mamasa yang tak meriah predikat kabupaten Peduli HAM tahun 2025 ini karena belum memenuhi kreteria yang ditetapkan Kementeraian HAM RI.
Penghargaan Kabupaten Peduli HAM ini diberikan kepada daerah yang telah berkomitmen untuk menjaga dan melindungi HAM di daerahnya. Pada penilaian ini, Kabupaten Mamuju memperoleh skor 96,10, menempati posisi tertinggi di Sulbar. Penilaian ini didasarkan pada sepuluh parameter, di antaranya hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perumahan layak, serta hak perempuan dan anak.
Piagam penghargaan ini ditandatangani oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, pada 10 Desember 2024, dan secara simbolis diserahkan oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) serta Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga kepada lima Pemkab di Sulbar di Kantor Gubernur Sulbar, Senin 24 Maret.
Khusus untuk Kabupaten Majene dan Polman penghargaan ini telah diterima untuk kesepuluh kalinya. Kabag Hukum Setda Majene Fauzan menyatakan penghargaan ini merupakan bukti bahwa Pemkab Majene telah berkomitmen untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia (HAM) di wilayahnya.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen Pemkab Majene dalam menjaga dan melindungi HAM di wilayahnya,” ujar Fauzan, Selasa 25 Maret.
Fauzan juga menyampaikan bahwa penghargaan ini tidak hanya merupakan prestasi bagi Pemkab Majene, tetapi juga merupakan bukti bahwa masyarakat Majene telah berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melindungi HAM.
“Kita harus terus menjaga dan melindungi HAM di wilayah kita, dan penghargaan ini merupakan bukti bahwa kita telah berkomitmen untuk melakukan hal tersebut,” ungkapnya.
Sementara Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kemenkumham RI atas perhatian yang diberikan kepada Pemkab Mamuju.
“Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian pemerintah daerah, tetapi hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk mewujudkan hak-hak dasar bagi semua warga Mamuju,” ujar Sitti Sutinah Suhardi.
Bupati Sutinah juga menegaskan bahwa penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus mendorong kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan lainnya.
“Ini adalah penghargaan keempat yang diterima Mamuju secara berturut-turut. Semoga prestasi ini semakin memacu semangat kita untuk terus membangun Mamuju yang lebih baik dan inklusif sesuai visi ‘Mamuju Keren’ yang kita cita-citakan,” tambahnya.
Dengan pengakuan sebagai Daerah Peduli HAM, Mamuju diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kebijakan berbasis hak asasi manusia demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
Sementara itu, Bupati Mateng, Arsal Aras menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang diterima. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dalam menjaga serta meningkatkan kesetaraan, kebebasan, dan perlindungan HAM di Mamuju Tengah.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk seluruh masyarakat Mamuju Tengah yang terus berupaya menciptakan daerah yang harmonis dan berkeadilan,” kata Arsal Aras.
Pemkab Mamuju Tengah selama ini aktif dalam berbagai program yang mendukung hak asasi manusia, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan yang inklusif, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Dengan penghargaan ini, diharapkan komitmen terhadap HAM di daerah tersebut semakin kuat dan berkelanjutan.
Hal sama juga diungkapkan Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud mengapresiasi raihan penghargaan tersebut. Menurutnya ini merupakan penghargaan pertama yang diraih pemerintahan Samsul Mahmud dengan Andi Nursami Masdar (Assami). Penghargaan ini merupakan kerja keras seluruh stakeholder di Polman dalam mewujudkan hak asasi manusia di Bumi Tipalayo.
Ia berharap momentum ini bisa menjadi pemicu dan semangat bagi kinerja Pemkab Polman untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan jaminan HAM. (mkb)
