POLEWALI MANDAR RADAR SULBAR — Rangkaian kunjungan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga di Polewali Mandar, Selasa 18 Maret. Selain melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkab Polman, gubernur dan wakil gubernur mengunjungi RSUD Hajjah Andi Depu Polewali.
Kunjungan Gubernur SDK ke RSUD Hajjah Andi Depu Polewali untuk melihat fasilitas layanan katerisasi jantung dan hemodialisasi atau cuci darah yang belum bisa beroperasi.
Salah satu kendala belum beroperasinya layanan katerisasi jantung karena kendala kerjasama dengan BPJS Kesehatan belum keluar persetujuannya. Sehingga pihak RSUD Hajjah Andi Depu meminta dukungan dari Pemprov Sulbar maupun Kementerian Kesehatan untuk mempercepat keluarnya izin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka mengungkapkan RSUD Hajjah Andi Depu Polewali ini merupakan satu satunya rumah sakit tipe B di Sulbar. Rumah sakit ini menjadi pusat rujukan bagi pasien di Sulbar. Bahkan tidak menutup kemungkinan pasien dari Sulsel berobat ke RSUD Hajjah Andi Depu.
“Sehingga kami memastikan rumah sakit ini memiliki fasilitas yang lengkap, tenaga ahli (dokter ahli), dan layanan harus optimal. Kalau tiga aspek ini bersinergi, bukan tidak mungkin RSUD Hajjah Andi Depu jadi rujukan bukan hanya pasien dari Sulbar tetapi beberapa daerah tetangga di Sulsel akan berobat disini,” ujar Suhardi Duka.
Ia menegaskan, dengan kehadiran dokter spesialis berkualitas, masyarakat tak perlu lagi jauh-jauh berobat ke Makassar bahkan ke luar negeri.
“Masa kita harus ke Penang kalau di sini sudah ada dokter spesialis jantung yang hebat di Polman. Sehingga kita dorong bagaimana fasilitas, dokter ahli serta pelayanan terus ditingkatkan,” tandasnya.
Sementara Direktur RSUD Hajjah Andi Depu Polewali dr. Anita Umar membeberkan salah satu kendala belum beroperasinya layanan kateterisasi jantung dan cuci darah karena kerjasama dengan BPJS Kesehatan belum keluar.
“Kami sudah ajukan kerjasama ke BPJS kesehatan tetapi hingga saat ini belum keluar persetujuannya. Padahal sudah ada sekira 35 pasien yang menjadi daftar tunggu melakukan katerisasi jantung. Tapi karena belum ada kerja sama dengan BPJS, mereka kesulitan mengakses layanan ini karena biayanya mahal. Kami harap dengan kehadirian Pak Gubernur bisa membantu mempercepat koordinasi dengan BPJS pusat agar layanan katerisasi jantung segera bisa dioperasikan,” ujar dr. Anita Umar.
Selain itu, dr. Anita menyebutkan layanan hemodialisasi atau cuci darah juga belum beroperasi. Fasilitas dan tenaga medis sudah tersedia, tetapi izin dari Kementerian Kesehatan masih belum turun. Padahal, kebutuhan pasien cuci darah di Sulbar cukup tinggi, dan selama ini banyak yang harus dirujuk ke luar daerah.
“Cuci darah ini harus dilakukan rutin setiap minggu. Kalau pasien harus bolak-balik ke luar daerah, meskipun pakai BPJS, biaya hidup mereka jadi beban. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” tambahnya.
Tak hanya itu, dr. Anita juga berharap RS Hajjah Andi Depu bisa dikembangkan sebagai pusat pendidikan. Pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut.
“Kami butuh suport dari Pak Gubernur agar rumah sakit ini bisa berkembang lebih jauh, bukan hanya sebagai pusat layanan kesehatan tetapi juga sebagai tempat pendidikan tenaga medis,” pungkasnya. (mkb)
